Info Massa – Teka-teki mengenai siapa yang bakal menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI ke-15 hingga kini masih gelap gulita. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membongkar fakta mengejutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ternyata belum menyerahkan satu nama pun calon RI-2 kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kabar mencengangkan ini terungkap seiring dengan adanya keputusan mendadak untuk memundurkan jadwal Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden oleh MPR. Semula, agenda krusial ini dijadwalkan pada 2 Desember, namun kini resmi digeser menjadi tanggal 9 Desember 2026.
“Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu,” ungkap Yusril kepada awak media seusai menghadiri agenda resmi di Jakarta,Selasa (17/11/2026).
Yusril membeberkan bahwa keterlambatan ini sama sekali bukan karena adanya konflik, melainkan murni akibat benturan prosedur formal serta padatnya jadwal diplomasi luar negeri sang Kepala Negara.
Berdasarkan aturan konstitusi termasuk UUD 1945, UU Pemilu, UU MD3, hingga Tata Tertib MPR—Presiden wajib menyodorkan dua nama calon wapres paling lambat 14 hari sebelum hari pemilihan.
Jika pemilihan tetap dipaksakan pada 2 Desember, maka tenggat waktu penyerahan nama jatuh pada Rabu,18 November 2026 (hari ini). Padahal, saat ini Presiden Prabowo masih disibukkan dengan agenda internasional yang sangat padat, mulai dari menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina, hingga lanjut menghadiri KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden sendiri baru dijadwalkan mendarat kembali di Tanah Air pada Jumat, 19 November 2026.
“Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu,” jelas Yusril.
Meskipun sebelumnya sempat ada pertemuan informal di Istana Bogor beberapa hari lalu, Yusril menegaskan bahwa secara hukum tata negara, belum ada rapat resmi berskala koalisi untuk menetapkan nama-nama cawapres tersebut.
Berdasarkan UU MD3, bakal calon harus resmi diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan dari tujuh partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Hal ini menuntut kecermatan ekstra agar tidak ada cacat prosedur maupun kekurangan persyaratan administrasi di kemudian hari.
Menanggapi berbagai rumor dan nama-nama yang mulai “digoreng” publik termasuk santernya nama Sufmi Dasco Ahmad Yusril menganggap hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa penentu akhir sepenuhnya berada di tangan satu orang.
“Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegas pakar hukum tata negara tersebut.
Kini, publik harus bersabar. Setelah dua nama resmi diserahkan paling lambat 25 November mendatang, tim verifikasi MPR masih harus bekerja keras selama dua pekan untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum para anggota dewan memberikan suara mereka dalam pemungutan suara tertutup pada 9 Desember 2026. []