Info Massa – Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menelan 4.711 korban hingga 22 September 2025 menyimpan ironi yang dalam. Alih-alih menjadi program yang menyehatkan, MBG justru menimbulkan penyakit massal.
Sumber masalahnya tak sekadar teknis distribusi atau standar pangan, melainkan lebih mendasar: siapa yang memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
Pimpinan Tanpa Ahli Gizi
Kepala BGN, Dadan Hindayana, adalah seorang entomolog ahli serangga, bukan ahli gizi. Wakil kepalanya, ada yang berlatar polisi, wartawan, hingga purnawirawan jenderal.
Dari sepuluh pejabat utama BGN, tak satu pun berlatar belakang pendidikan gizi atau kesehatan masyarakat. Ketika lembaga yang mengurusi urusan gizi justru dipimpin oleh mereka yang tak mengerti gizi, maka wajar jika masalah teknis berulang. Kasus keracunan MBG hanyalah puncak gunung es dari salah urus struktural.
Demokrasi yang Banal
Inilah yang oleh Cak Sukidi disebut sebagai ‘banalitas otoritarianisme’: demokrasi seakan berjalan, tapi praktiknya dikuasai oleh logika kekuasaan yang mengabaikan kompetensi.
Penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik dan latar militer, bukan berdasarkan keahlian substantif, adalah bentuk banalitas itu sendiri. BGN mestinya dipimpin oleh pakar gizi, nutrisionis, ahli epidemiologi, atau pakar pangan.
Namun yang terjadi, lembaga vital ini lebih menyerupai pos pensiun elite politik dan militer. Hasilnya bisa ditebak: program publik yang semestinya melindungi kesehatan justru membahayakan rakyat.
Bahaya Normalisasi
Yang lebih berbahaya bukan sekadar keracunan MBG, melainkan normalisasi ketidakcakapan. Publik dididik untuk percaya bahwa mengurus gizi tak perlu ahli gizi, sama halnya dengan mengurus kesehatan tanpa dokter, atau mengurus keuangan tanpa ekonom.
Jika pola ini dibiarkan, maka banalitas otoritarianisme akan makin mengakar: rakyat menderita, tapi elite merasa semua baik-baik saja karena birokrasi telah terisi “orang dalam”.
Menagih Akal Sehat
Krisis gizi bangsa ini nyata. Stunting masih tinggi, keracunan massal terjadi, dan kualitas pangan rakyat dipertaruhkan. Karena itu, akal sehat harus kembali ditegakkan:
- BGN perlu segera melibatkan pakar gizi dan kesehatan masyarakat dalam jajaran pengambilan keputusan.
- Presiden dan DPR harus berani mengevaluasi struktur BGN yang lebih mirip “dewan pensiunan” ketimbang lembaga teknis gizi.
Jika tidak, BGN hanya akan menjadi simbol otoritarianisme yang banal tampak normal, padahal sedang menggerogoti masa depan bangsa dari dalam.[]
Komentar