Info Massa – Sengkarut tata kelola di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memakan korban. Program prestisius Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi tonggak perbaikan gizi nasional kini justru tersendat di lapangan akibat macetnya pencairan anggaran dari pusat.
Di Kota Bandung, salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa gulung tikar alias menghentikan operasionalnya secara total sejak Kamis (4/6). Penghentian ini dipicu oleh kelalaian BGN yang belum juga menurunkan dana operasional untuk pembelian bahan baku makanan.
SPPG yang berlokasi di Jalan Sukasenang V, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, kini sepi dari aktivitas memasak. Dapur umum yang seharusnya memproduksi ratusan porsi makanan bergizi untuk anak-anak terpaksa mandek karena kehabisan modal.
Ironisnya, alasan di balik mandeknya anggaran ini adalah masalah klasik birokrasi: perombakan internal di tubuh BGN.
“Belum (cair), karena anggarannya belum turun. Ada perbaikan regulasi di BGN karena pergantian kepemimpinan,” ungkap pengelola SPPG, Kurnia, saat dikonfirmasi pada Jumat (5/6/2026).
Mandeknya program ini memicu kritik tajam. Publik menyayangkan bagaimana sebuah badan nasional setingkat BGN tidak memiliki mitigasi risiko atau sistem transisi yang matang. Akibat ego birokrasi dan lambatnya penyesuaian regulasi pasca-pergantian pimpinan, hak pemenuhan gizi para penerima manfaat di daerah langsung terputus.
Kondisi ini diprediksi hanyalah puncak gunung es dari buruknya manajemen keuangan BGN. Kurnia, yang juga mengelola satu SPPG lain di Kota Bandung, mengaku saat ini dapurnya yang lain hanya bisa bertahan menggunakan sisa-sisa anggaran minggu lalu.
Jika BGN tidak segera mentransfer dana ke rekening yayasan pengelola hingga akhir pekan ini, efek domino dipastikan terjadi.
“Yang satu masih ada sisa anggaran untuk minggu ini. Bila Jumat ini tidak turun, berarti Senin juga berhenti sementara,” keluh Kurnia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN pusat belum memberikan kepastian kapan dana darurat tersebut akan dicairkan ke daerah-daerah.
Macetnya operasional SPPG di Kota Bandung ini kontras dengan target ambisius yang sering didengungkan BGN di media massa. Publik kini mempertanyakan komitmen dan profesionalitas BGN dalam mengawal program strategis ini. Jika untuk urusan administrasi internal saja BGN harus mengorbankan pasokan makanan anak-anak di daerah, maka efektivitas badan baru ini patut dipertanyakan.
Sikap abai BGN ini dikhawatirkan akan merusak kepercayaan pihak ketiga dan yayasan lokal yang selama ini menjadi ujung tombak eksekusi program di lapangan. Jika modal tersendat, program Makan Bergizi Gratis terancam hanya menjadi proyek pajangan yang layu sebelum berkembang.
