Cabut Larangan Ekspor Batu Bara, LIPI : Urgensi Tekanan Diplomasi Luar Negeri

Jakarta – Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menyoroti keputusan pencabutan larangan ekspor batu bara yang dilakukan Pemerintah Indonesia, berlaku mulai Rabu 12 Januari 2022.

Wasis menduga bahwa pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari berbagai pihak atas kebijakan larangan ekspor batu bara tersebut. Terlebih katanya, ekspor sumber energi itu masih menjadi sumber devisa negara.

“Urgensinya mungkin lebih karena tekanan diplomasi terutama perdagangan luar negeri dimana ekspor batubara masih jadi sumber devisa,” ujar Wasisto kepada infomassa, Rabu 12 Januari 2022.

Ia menuturkan dengan dibukanya kembali ekspor batu bara tentu berdampak pada foreign exchange (Devisa) negara. Namun ia memprediksi akan kembali mempengaruhi kebutuhan sumber energi dalam negeri jika Pemerintah tidak menghitung kuota ekspor dan kebutuhan domestik.

“Dampak bagi Indonesia tentu adalah mengalirnya kembali devisa dari ekspor batubara, namun di satu sisi menciptakan kerentanan domestik yakni ketahanan energi dalam negeri apabila tidak ada kuota batubara antara ekspor dan dalam negeri,” katanya.

Adapun negara yang memprotes atas kebijakan larangan ekspor batu bara Indonesia yakni Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.

Kebijakan untuk mencabut larangan ekspor itu telah disepakati oleh Menteri ESDM, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta PT. PLN (Persero).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengevaluasi secara bertahap soal ekspor batu bara. 

“Pemerintah akan mengevaluasi kembali untuk pembukaan ekspor pada hari Rabu,(12/1). Ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh tim lintas kementerian dan lembaga (Kemendag, Kemenko Marves, Kemen ESDM, dan PLN) untuk diputuskan sebelum ekspor dibuka,” kata Luhut.

Editor: Mauladi Fachrian