Info Massa — Pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dipicu oleh ketidakpastian situasi global. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Satgas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh yang dibentuk oleh Presiden akan segera menggelar rapat koordinasi dalam waktu dekat.
“Mungkin pekan depan ini, sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” ujar Dasco saat membuka Kongres ke-III Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Minggu (7/6).
Menurut Dasco, situasi ekonomi global saat ini sangat dinamis dan berdampak langsung pada kesejahteraan para pekerja di tanah air, bahkan hingga memicu terjadinya PHK di beberapa sektor industri.
Melalui rapat koordinasi yang akan datang, pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan langsung masukan dari para pelaku di lapangan. Pemerintah akan mengumpulkan data terkini mengenai sektor-sektor industri yang paling rentan serta memetakan daerah mana saja yang terdampak.
“Sesuai dengan masukan-masukan dari ketua-ketua Serikat Pekerja yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah, mana-mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK,” tambah Dasco.
Langkah ini dinilai strategis karena Satgas Mitigasi PHK—yang resmi dirilis pada 1 Mei 2026 lalu—juga melibatkan para ketua Serikat Pekerja di Indonesia di dalam jajaran dewan pengarahnya.
Selain pembentukan Satgas oleh pemerintah, Dasco juga mengapresiasi upaya penegakan hukum dan perlindungan industri yang dilakukan oleh kepolisian melalui Desk Ketenagakerjaan Polri.
Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan Polri telah memberikan respons cepat (quick response), terutama yang berkaitan dengan ranah pidana industrial, serta aktif membantu mencarikan solusi bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan seperti menangani masalah hukum pidana ketenagakerjaan di lapangan. Kemudian dapat membantu mengalokasikan atau memindahkan pekerja dari daerah yang terdampak PHK ke daerah yang masih membutuhkan serapan tenaga kerja.
Melihat keberhasilan tersebut, Dasco berharap model kolaborasi ini dapat diimplementasikan dalam skala yang jauh lebih besar di dalam Satgas Mitigasi PHK bentukan pemerintah.
Sebagai informasi, Satgas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh dibentuk sebagai kanal percepatan (akselerasi) untuk menyelesaikan berbagai persoalan krusial di dunia kerja. Ada tiga isu utama yang menjadi fokus satgas ini di antaranya memastikan keadilan upah di tengah inflasi dan tekanan ekonomi, pembenahan regulasi dan pengawasan sistem kerja kontrak dan mitigasi dini dan penyelamatan sektor industri yang rawan tumbang.
Dengan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah, DPR, kepolisian, dan serikat buruh, diharapkan badai ekonomi global tidak sampai melumpuhkan stabilitas ketenagakerjaan di dalam negeri. []
