Dinas PUPR Kota Tangerang Diduga Pungut Fee Dari Pengusaha

Tangerang – Aliansi Tangerang Bebersih (ATB) menuding adanya dugaan tindakan korupsi di dalam tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, terkhusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terendus memungut fee dari setiap pengusaha yang mengerjakan proyek.

Koordinator ATB Andry Ardiansyah mengungkapkan hal itu saat menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Kantor PUPR Kota Tangerang. Dugaan itu, kata dia, ditemukan setelah pihaknya melakukan investigasi kepada sejumlah pengusaha.

Lebih jauh Andry menerangkan bahwa, Dinas PUPR meminta fee sekitar 5 sampai 10% dari tiap proyek yang dikerjakan. Ia juga menyebut pihaknya telah mengantongi bukti-bukti yang valid atas dugaan korupsi tersebut.

“Ada penerimaan laporan fee segala macem, ada buktinya,” kata Andry, dikutip Tagar, Rabu 18 November 2020.

Dalam aksinya, ATB menyebut sejumlah nama yang terlibat dalam dugaan korupsi  untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan korupsi tersebut. 
Diantaranya ada TP, MR dan AMR yang merupakan oknum pejabat di Dinas PUPR Kota Tangerang. Mereka juga menuntut agar jabatan Kadis, Sekdis dan Kabid segera dicopot.

“Intinya kami tetap minta mengklarifikasi tuntutan aja, ga lebih dari itu. Kami juga tidak berharap minta yang aneh-aneh. Kami ingin menjalankan benar-benar apa yang menjadi tuntutan kami,” ujar Andry.

Aksi mereka di Gedung PUPR Kota Tangerang diterima oleh Agus, Kepala Bidang (Kabid) operasional perawatan. Menurut Andri, saat ini pihaknya tengah menunggu jawaban dari Dinas tersebut.

“Dinas merespon, nanti akan dijawab oleh dinas usai mereka melakukan diskusi dengan Kadis dan hasilnya akan disampaikan ke kami,” kata Andry.

Di tempat yang sama, Agus turut memberikan keterangan hasil mediasi dengan pihak ATB. Ia tidak mempermasalahkan unjuk rasa tersebu. Bahkan, mewakili Dinas PUPR, Dia mengklaim bahwa dugaan korupsi itu tidak benar.

“Ada unjuk rasa ya kita terima, apapun permasalahannya akan kita sampaikan ke Pak Kadis, kan begitu. Namanya demo kan semua hak yang pada merasakan, monggo aja silakan. Tapi selama bisa diajak bicara, tujuannya hanya komunikasi aja sebenarnya. Kalo terkait dugaan itu (korupsi) kita bisa pastikan gak ada,” kata Agus.