Info Massa – Pemprov DKI Jakarta didorong untuk memperkuat sistem pemantauan kualitas udara secara menyeluruh. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengusulkan peningkatan kapasitas laboratorium, penyediaan peralatan pendukung yang memadai, hingga pembentukan sistem pemantauan terpadu yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Yuke menegaskan bahwa penanganan polusi dan isu lingkungan di ibu kota tidak bisa hanya digantungkan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) semata. Menurutnya, masalah lingkungan hidup amat kompleks dan saling terhubung, mulai dari polusi udara, ketersediaan air bersih, hingga pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Ini enggak bisa cuma sepotong-sepotong karena lingkungan itu kan beda-beda. Ada yang industri, ada yang mungkin perumahan, sehingga biar kita tahu petanya,” ujar Yuke, Jumat (6/11/2026).
Ia menilai bahwa ketersediaan fasilitas laboratorium dan instrumen pemantauan yang canggih sangat krusial agar pemerintah memiliki basis data pengukuran yang akurat di lapangan.
Guna memaksimalkan pengawasan, Yuke mendorong Pemprov DKI membangun sistem pemantauan terpadu berbasis command center. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data parameter lingkungan—termasuk tingkat emisi, efek rumah kaca, kualitas udara, hingga keterbatasan RTH di setiap kawasan.
Melalui integrasi data tersebut, Pemprov DKI diyakini akan lebih mudah mengidentifikasi pemetaan masalah dan merumuskan intervensi kebijakan yang presisi sesuai karakteristik tiap wilayah.
“Dengan begitu, dinas terkait bisa mengambil langkah secara tepat dan terkoordinasi. Misalnya, mengetahui wilayah yang kekurangan air atau membutuhkan penghijauan. Hal-hal tersebut tentu juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan,” tandas Yuke. []
