Info Massa — Hubungan diplomatik antara Selandia Baru dan China memanas. Pemerintah China secara resmi menjatuhkan sanksi larangan masuk bagi empat anggota parlemen Selandia Baru setelah mereka melakukan kunjungan ke Taiwan pada Mei lalu.
Melansir laporan Radio New Zealand, Kamis (4/6/2026), larangan tersebut berlaku untuk wilayah China daratan, Hong Kong, hingga Makau selama satu tahun ke depan.
Sanksi ini membidik delegasi lintas partai yang melakukan kunjungan lima hari ke Taiwan. Keempat anggota parlemen yang terkena dampak tersebut adalah Maureen Pugh (Partai Nasional), Duncan Webb (Partai Buruh), Laura McClure (ACT) dan David Wilson (NZ First).
Berdasarkan laporan tersebut, Kedutaan Besar China di Wellington sempat melunakkan sikap dengan menyatakan bahwa sanksi tersebut bisa saja dikurangi atau dicabut, dengan satu syarat: para anggota parlemen harus menyampaikan permintaan maaf secara resmi.
Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, bereaksi keras atas keputusan sepihak Beijing. Melalui juru bicaranya, Peters mengaku terkejut karena ini merupakan kali pertama dalam sejarah hubungan kedua negara di mana China menjatuhkan larangan perjalanan bagi legislator Selandia Baru.
“Dalam konteks hubungan panjang tersebut, menteri terkejut ketika mengetahui China telah mengambil keputusan untuk, pertama kalinya, memberlakukan larangan perjalanan terhadap anggota parlemen Selandia Baru sebagai akibat dari kunjungan ke Taiwan,” kata juru bicara Peters dalam pernyataan resminya.
Menlu Peters juga telah menginstruksikan jajaran pejabat diplomatiknya untuk segera mengangkat isu sensitif ini dalam pembicaraan langsung dengan pihak China, sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam dari pemerintah Wellington.
Pemerintah Selandia Baru menegaskan bahwa selama lebih dari setengah abad, mereka selalu menghormati kebijakan “Satu China” (One China Policy). Namun, kunjungan ke Taiwan dinilai bukan sebuah pelanggaran hukum.
- Bukan Urusan Pemerintah: Kementerian Luar Negeri Selandia Baru menegaskan keempat legislator tersebut pergi ke Taiwan atas nama pribadi dan tidak mewakili suara pemerintah.
- Sudah Biasa Berlangsung: “Anggota parlemen Selandia Baru telah mengunjungi Taiwan selama beberapa dekade dan kunjungan semacam itu tidak bertentangan dengan kebijakan Satu China Selandia Baru,” tambah juru bicara Kemenlu.
Meski mendapat gertakan dari Beijing, Selandia Baru memastikan tidak akan mundur. Pemerintah menegaskan akan tetap melanjutkan berbagai bentuk kerja sama komersial, ekonomi, budaya, hingga hubungan masyarakat adat dengan Taiwan demi kepentingan warga negaranya. []
