Info Massa – Jejaring Penggerak Agraria dan Kaum Tani Hutan Indonesia (Jagatani) menyatakan penolakan keras terhadap rencana relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan lain. Bagi Jagatani, pemindahan satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia tersebut bukan solusi yang bisa diterima begitu saja.
Sebelumnya adik Presiden Prabowo Hasyim Djoyohadikusumo menyampaikan bahwa berencana akan merelokasi sejumlah Bada Jawa ke Alas Purwo Jawa Timur.
“Proyek yang bisa kita kembangkan adalah di Ujung Kulon ada Pusat Suaka Badak Jawa, nah karena ada masalah baru dengan gunung Krakatau, Anak Krakatau kalo ada Tsunami akibat gempa atau letusan Gunung kan bisa terjadi Tsunami, kalo terjadi Tsunami Badak Jawa kita bisa punah maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke namanya Alas Purwo di ujung Jawa Timur,” alasan Hasyim.
Jagatani menegaskan, Badak Jawa adalah bagian dari ekosistem Ujung Kulon yang telah menjadi habitat alaminya. Karena itu, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan, memulihkan kualitas habitat, dan memastikan keamanan populasi, bukan justru menjadikan pemindahan satwa sebagai jalan keluar.
Jagatani menilai, rencana relokasi tidak boleh mengabaikan persoalan mendasar dalam pengelolaan konservasi. Jika terdapat ancaman terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa, pemerintah harus menjawabnya dengan langkah perlindungan yang terukur dan bertanggung jawab.
“Pak Hasyim saat ini tengah mencari investor yang mau merekolasi Badak Jawa dari TNUK alasannya karena ancaman Tsunami Selat Sunda dan Aktivitas Anak Gunung Kerakatau saat konferensi pers COP31 di Antalya, Turki, saya kasih tau ya Secara ekologis, Badak Jawa memiliki ketergantungan terhadap karakteristik vegetasi dan lingkungan hutan hujan dataran rendah Ujung Kulon yang telah menjadi habitat alaminya” papar Egi Sekjend KPN Jagatani.
Lalu Ancaman bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas vulkanik, memang perlu diperhitungkan. Namun, ancaman tersebut tidak boleh otomatis menjadi pembenaran untuk memindahkan satwa tanpa keterbukaan hasil kajian ilmiah dan analisis risiko yang menyeluruh.
“Ancaman gempa, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau memang perlu diantisipasi, tetapi solusinya harus mengutamakan penguatan perlindungan habitat dan mitigasi bencana, bukan terburu-buru memindahkan satwa. Pengalaman kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah translokasi pada 2025 juga menjadi pengingat bahwa pemindahan mengandung risiko nyata. Bagi Jagatani, menyelamatkan Badak Jawa seharusnya dimulai dengan menyelamatkan rumah alaminya, bukan memindahkan penghuninya” tambah Egi.
Relokasi satwa liar bukan perkara memindahkan hewan dari satu tempat ke tempat lain. Ada risiko stres, kegagalan adaptasi, penyakit, gangguan reproduksi, hingga kematian yang harus diperhitungkan.
Jagatani menegaskan bahwa perlindungan Badak Jawa harus dimulai dari perlindungan habitat aslinya. Pemerintah harus memastikan kawasan Ujung Kulon tetap aman, terjaga, dan mampu menopang keberlangsungan hidup spesies yang sangat langka tersebut.
Selain itu, masyarakat sekitar kawasan konservasi, kelompok tani hutan, dan komunitas lokal harus dilibatkan dalam pengawasan serta perlindungan ekosistem.
Konservasi tidak boleh hanya menjadi urusan birokrasi dan proyek pengelolaan kawasan. Ada masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan dan memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan ekosistemnya.
Jagatani menegaskan penolakannya terhadap rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. Penolakan ini bukan berarti mengabaikan ancaman bencana, melainkan menegaskan bahwa perlindungan satwa langka tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keberadaan habitat alaminya.
“Kami minta pemerintah menghentikan rencana relokasi dan mengutamakan penguatan perlindungan Badak Jawa di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, Badak Jawa justru kehilangan rumah alaminya,” pungkas Egi. []
