Kasus minyak goreng masih menghantui masyarakat Indonesia sampai detik ini, terutama bagi yang mayoritasnya yang berekonomi menengah ke bawah. Naiknya minyak goreng sangat sensitif terhadap pendapatan kelas pekerja dan UMKM. Mungkin Pak Airlangga tidak terdampak, karena dari kelas pengusaha besar, yang sejak bayi istilahnya makan bersendok emas, berpendapatan tinggi.
Yang pasti kasus minyak goreng ini masyarakat luas Indonesia terdampak. Sampai detik ini masih terjadi antrian masyarakat membeli minyak goreng di berbagai penjuru tanah air. Mereka antri minyak goreng di tengah Negara yang produksi bahan minyak goreng terbesar di Dunia (kemudian Malaysia). Ironisnya harga minyak goreng non subsidi di Indonesia sama dengan Malaysia, padahal pendapatan (PDB perkapita) rakyat Malaysia tiga kali lipat masyarakat Indonesia. Entah pemerintah Malaysia yang pandai atau pemerintah kita yang kurang pandai.
Kemudian kasus Jaminan Hari Tua (JHT). Tambahan alasan agar Menko Perekonomian juga harus dicopot. Apa pemerintah benar-benar tega untuk Kembali mengorbankan kaum pekerja? Setelah selama ini terus menerus hanya untungkan pengusaha besar dan kroninya di kabinet. Ingat pertamahan kekayaan pejabat selama pandemi naik lebih dari 70 persen, sementara mayoritas masyarakat bertambah miskin (Bank Dunia turunkan predikat Indonesia menjadi pendapatan menengah ke bawah).
Terhambatnya pengambilan tabungan pekerja jelas akan kembali menghambat pertumbuhan konsumsi rakyat. Yang miskin akibat ter-PHK, mengundurkan diri, atau sakit, tidak dapat mengambil seluruh tabungannya. Hari tua atau bukan, kita tidak tahu kapan akan pergi dari Dunia ini. Entah akan sampai usia 56 tahun atau tidak? Mungkin di antara mereka ada yang usaha kecil-kecilan sembri menunggu pekerjaan baru? Tidak semua sudah enak hidupnya seperti para Menteri. Tolong kepada para pengambil kebijakan agar lebih manusiawi.
Selain itu Rakyat juga harus berhadapan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokoknya yang tentu akan juga mempengaruhi tingkat konsumsinya, seperti kenaikan BBM , tarif dasar listrik, cukai rokok, PPN, dan kabarnya sektor UKM pun mau dinaikkan pajaknya. Sementara para pengusaha, eksportir dan importir diberikan tax amnesty. Yang miskin dipajaki, yang kaya diampuni. Ekspor dielu-elukan, konsumsi dikorbankan.
Tidak salah sepertinya tidak salah bila sekalangan menyebut Indonesia kini adalah Negara Kuasa Oligarkl. Menteri Ekonomi negaranya di media-media indepen diberitakan adalah bagian oligarki tambang, pengemplang pajak (Pandora Papers), disebut di sidang kasus korupsi (kasus PLTU). Sudah oligarki perusak lingkungan, penghambat pertumbuhan ekonomi, korup dan anti kesejahteraan kelas pekerja pula.
