Info Massa – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brawijaya Majapahit Nusantara Provinsi Bali secara resmi telah melaporkan seorang pria yang diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap seorang korban dengan nilai kerugian mencapai Rp10 juta.
Pengaduan tersebut telah diterima oleh pihak kepolisian pada rabu 11/11/2026 dan terregister dengan Nomor: DUMAS/1193/XI/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI.
Sekretaris LBH Brawijaya Majapahit Nusantara Provinsi Bali, Musal Asari, menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan bentuk nyata komitmen lembaga dalam memberikan pendampingan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menghadapi persoalan hukum.
Musal menegaskan, LBH BMN Bali tidak akan pernah ragu untuk mengambil langkah hukum, termasuk melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum (APH), apabila terdapat persoalan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum.
“Bagi kami, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Ketika masyarakat menghadapi persoalan yang diduga merugikan hak-haknya, LBH Brawijaya Majapahit Nusantara Bali akan hadir dan mengambil langkah yang diperlukan. Kami tidak akan pernah ragu untuk memproses persoalan tersebut melalui jalur hukum, termasuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” tegas Musa Asari.
Menurutnya, laporan yang telah disampaikan kepada Polresta Denpasar tersebut menjadi bukti bahwa upaya hukum yang dilakukan LBH BMN Bali bukan sekadar bentuk pendampingan, melainkan bagian dari perjuangan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional.
Musa juga menegaskan bahwa persoalan dugaan penipuan atau penggelapan dengan nilai kerugian Rp10 juta tersebut harus ditangani secara profesional dan objektif. Ia berharap laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Persoalan ini bukan semata-mata tentang nominal kerugian. Lebih dari itu, ini menyangkut hak masyarakat, kepercayaan, serta pentingnya kepastian hukum. Kami berharap setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara serius, profesional, dan transparan,” ujarnya.
Apresiasi kepada Kepolisian
Dalam kesempatan tersebut, Musa Asari turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, khususnya Polresta Denpasar, yang telah menerima pengaduan masyarakat tersebut.
Menurutnya, penerimaan laporan masyarakat merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum sekaligus menunjukkan bahwa institusi kepolisian memiliki peran strategis dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan.
“Kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah menerima pengaduan ini. Bagi kami, ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses penegakan hukum. Kami percaya bahwa kepolisian akan menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada,” ungkapnya.
Musal menambahkan, LBH BMN Bali akan terus mengawal proses hukum tersebut demi memastikan hak-hak korban mendapatkan perhatian dan perlindungan sebagaimana mestinya.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat.
“Sejatinya, polisi bersama masyarakat adalah bagian dari upaya bersama untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Ketika masyarakat berani melapor dan kepolisian menerima serta menindaklanjuti laporan tersebut, di situlah penegakan hukum yang nyata mulai berjalan,” tutup Musal Asari.
LBH Brawijaya Majapahit Nusantara Provinsi Bali menegaskan akan terus berkomitmen memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat serta mendorong terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan, tanpa diskriminasi, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum. []
