KAB. TANGERANG – Ketua kelompok Tani Bina Sejahtera (BTS), Unang, mengatakan bahwa pihaknya mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sekaligius mengeluhkan akses saluran air yang sulit di kawasan lahan pertanian kepada pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang.
Unang mengungkapkan, sudah dua bulan kebelakang pihaknya mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari Pemerintah. Kata dia, kios-kios penjual pupuk hanya menyediakan jenis pupuk yang non subsidi atau biasa disebut bubuk putih.
“Banding harganya jauh sekali pak, dari Rp. 240 ribu pupuk yang subsidi. Sementara pupuk putih itu hargnya Rp700 ribu di pengecer atau kios,” ujar Unang.
Dari hasil komunikasinya bersama Dinas Pertanian, Unang menerangkan bahwa pupuk subsidi itu menjadi langka setelah berlakunya program Kartu Tani Indonesia (KTI). Dimana, lanjutnya, KTI itu nantinya menjadi alat transaksi antara petani dengan kios penjual pupuk bersubsidi.
“Yah infonya begitu pak dari petugas PPL diberitahu ke saya. Kalo KTI itu wajib ada buat petani untuk jadi alat transkasi beli pupuk subsidi. Padahal disini padinya sudah harus masa dikasih pupuk pak. Biar bagus hasilnya,” ungkapnya.
Selain pupuk, Unang juga mengeluhkan soal sulitnya akses saluran air yang sangat sulit. Padahal, menurutnya, itu menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam bertani. Namun, kata dia, sudah dua tahun keluhan tersebut disampaikan kepada Dinas terkait, ternyata juga tidak diindahkan.
“Salin pupuk yang jadi sumber tani, air jadi sumber utama juga. Disini airnya sulit didapat karena saluran irigasinya mampet sampah, butuh normalisasi. Kami udah usul itu dua tahun yang lalu, cuma sampai sekarang belum ada perbaikan,” kata Unang.
