Kab. Tangerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) mengatakan faktor penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi karena adanya Program Kartu Tani Indonesia (KTI) yang merupakan produk dari Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas DPKP, Azis Gunawan menerangkan, di masa transisi belanja pupuk dari tunai ke non tunai (elektrik) ini sedang dalam proses perhitungan kebutuhan pupuk dan penertiban administrasi melalui sistem online yakni Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Penertiban adminstrasinya berupa KTI dan penyesuaian pemenuhan kebutuhan pupuk melalui sistem,” terang Aziz, dikutip infomassa, Selasa 24 November 2020.
Kemudian untuk teknis kepemilikan KTI oleh petani, Aziz menjelaskan bahwa nantinya akan dilakukan pendataan melalui petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) secara bertahap. Setelah itu, lanjutnya, pencetakan KTI menjadi kewenangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan berlaku di tahun depan.
“Data input dari Dinas Pertanian melalui penyuluh mendata secara door to door. Kemudian sarana dan prasarana KTI ada di Bank BRI, kartu itu nanti mulai berlaku di tahun 2021,” ucapnya.
Sementara itu, di masa transisi jual-beli pupuk bersubsidi ini, DPKP belum dapat memberikan jaminan solusi ketersediaan pupuk subsidi untuk petani yang sedang mengalami peningkatan penanaman. Namun, kata Azis, pihaknya akan membuka usulan kuota tambahan ke Pemerintah pusat.
“Kami masih mengupayakan untuk kebutuhan pupuk subsidi saat musim tanam meningkat, maka kami akan melakukan pembukaan portal e-RDKK tahun 2020 dengan membuat usulan tambahan ke Kementerian Pertanian,” kata Azis.
