Info Massa – Pemilihan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Tangerang bukan sekadar urusan jabatan atau rotasi rutin birokrasi. Ia adalah soal arah kebijakan publik, tata kelola ekonomi rakyat, dan nasib ribuan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional.
Karena itu, jabatan Direktur PD Pasar seharusnya tidak menjadi arena transaksi politik, melainkan posisi strategis yang harus diisi oleh sosok berintegritas, kompeten, dan berpihak pada kepentingan publik.
Pasar: Cermin Kehidupan Ekonomi Rakyat
Pasar adalah wajah paling jujur dari kehidupan sosial ekonomi kota. Di sanalah denyut ekonomi rakyat berputar setiap hari, tempat para pedagang kecil bertahan hidup di tengah arus modernisasi yang sering kali meminggirkan mereka.
Namun, wajah pasar di Tangerang hari ini justru memperlihatkan paradoks: revitalisasi fisik berjalan, tapi keadilan ekonomi tidak selalu ikut tumbuh. Pasar Anyar yang dibanggakan sebagai simbol modernisasi misalnya, justru menyisakan kecemasan bagi pedagang lama yang takut kehilangan ruang hidupnya.
Maka, ketika kursi Direktur PD Pasar akan diisi, publik harus sadar: ini bukan semata pergantian direktur, tetapi penentuan arah politik ekonomi kota.
Jabatan Strategis di Persimpangan Kepentingan
PD Pasar bukan lembaga yang bekerja di ruang hampa. Di satu sisi, ia membawa misi sosial: menyediakan ruang ekonomi rakyat yang adil, tertib, dan terjangkau. Di sisi lain, ia dituntut untuk mandiri secara finansial, efisien, dan profesional layaknya korporasi.
Pertarungan dua kutub inilah yang menjadikan jabatan Direktur PD Pasar rawan menjadi alat kompromi kepentingan politik. Sudah menjadi rahasia umum, setiap kali jabatan strategis di tubuh BUMD kosong, bayang-bayang politik kerap menebal.
Loyalitas pribadi sering kali lebih diutamakan daripada kompetensi profesional. Akibatnya, lahir direksi yang pandai menjaga relasi kekuasaan, tapi gagap dalam mengelola persoalan riil di lapangan: tumpang tindih lahan, penataan PKL, kebocoran retribusi, hingga rendahnya inovasi pelayanan.
Padahal, BUMD seperti PD Pasar membutuhkan pemimpin yang bisa memadukan visi bisnis dengan misi sosial, bukan sekadar perpanjangan tangan kepentingan elite.
Butuh Direktur yang Berani
Direktur PD Pasar yang baru harus berani keluar dari jebakan status quo. Ia harus menjadi figur yang berintegritas, transparan, dan berpihak pada pedagang kecil.
Keberanian untuk bersikap independen dari tekanan politik menjadi syarat mutlak. Sebab tanpa kemandirian itu, pasar akan terus menjadi arena kompromi kekuasaan, bukan ruang pemberdayaan ekonomi rakyat.
Direktur baru harus mampu membenahi tata kelola pasar dengan dua prinsip utama diantaranya Efisiensi ekonomi dan keadilan sosial serta Modernisasi tanpa marginalisasi.
Itu berarti tidak cukup hanya membangun gedung pasar yang megah, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang jujur, terbuka, dan adaptif terhadap teknologi digital.
Seorang direktur ideal harus bisa menjadikan PD Pasar bukan sekadar pengumpul retribusi, tetapi pusat inovasi ekonomi rakyat: dari digitalisasi sistem transaksi, hingga kemitraan dengan UMKM lokal.
Jangan Ulangi Kesalahan Lama
Kita masih mengingat kritik DPRD Kota Tangerang beberapa waktu lalu yang menilai manajemen PD Pasar perlu berbenah total, mulai dari pengelolaan aset, transparansi pendapatan, hingga penataan pedagang yang berantakan.
Temuan itu menjadi cermin betapa lemahnya pengawasan dan betapa rapuhnya sistem internal PD Pasar selama ini. Kesalahan yang paling fatal adalah menjadikan jabatan direktur sebagai alat balas budi politik.
Dari sinilah akar korupsi kecil dan besar biasanya tumbuh: penempatan pejabat bukan berdasarkan kapasitas, tetapi loyalitas. Akibatnya, visi pelayanan publik dikalahkan oleh urusan rente kekuasaan.
Pemkot Tangerang harus belajar dari masa lalu. Seleksi direktur kali ini harus terbuka, objektif, dan melibatkan unsur independen baik akademisi, perwakilan pedagang, maupun lembaga pengawas publik.
Transparansi adalah prasyarat mutlak untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap BUMD yang mengelola nadi ekonomi rakyat.
Momentum Pembaruan Tata Kelola
Pemilihan Direktur PD Pasar tahun ini sejatinya bisa menjadi momentum pembaruan tata kelola BUMD di Kota Tangerang. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa orientasi mereka bukan hanya pada kekuasaan, tetapi pada pelayanan publik dan efisiensi manajemen.
Kita tidak kekurangan orang pintar. Yang kita butuhkan adalah orang jujur dan berani. Orang yang mengerti bahwa pasar bukan sekadar ruang jual beli, tetapi simbol kemandirian rakyat. Orang yang sadar bahwa membenahi pasar berarti membenahi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Politik yang Menghidupkan, Bukan Menghisap
Akhirnya, pemilihan Direktur PD Pasar harus dijauhkan dari aroma patronase politik yang menghisap energi publik. Sudah cukup lama rakyat menjadi penonton dalam permainan kursi kekuasaan. Saatnya publik terutama para pedagang pasar menjadi subjek yang menentukan arah perubahan.
Direktur PD Pasar yang baru seharusnya lahir dari keberanian untuk menolak kompromi dan keberpihakan yang tulus pada ekonomi rakyat. Sebab kekuasaan yang sejati bukanlah yang memerintah pasar, tetapi yang menghidupkannya.[]
Komentar