Info Massa – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua dinilai belum optimal dalam memberdayakan hasil pertanian masyarakat setempat. Selama ini, kebutuhan bahan pangan untuk dapur-dapur MBG masih banyak dipasok dari luar Papua, sehingga peluang perputaran ekonomi di tingkat petani lokal belum terserap maksimal.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Itjen Kemendagri, Arie Satria, menegaskan perlunya perubahan pola pengadaan dengan mewajibkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan hasil bumi dari petani lokal Papua.
“Jadi yang selama ini mengambil bahan makanan dari luar Papua agar wajib membeli langsung dari petani lokal,” tegas Arie dalam kegiatan monitoring pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua, Kamis (5/11/2026).
Menurut Arie, kebutuhan logistik pangan dalam program MBG seharusnya menjadi peluang nyata untuk menggenjot produktivitas sektor pertanian masyarakat Papua sekaligus memastikan uang berputar di daerah sendiri. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu turun tangan memastikan pengelola SPPG menjalin kemitraan langsung dengan para petani setempat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Arie berharap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua selaku Ketua Satgas Pengawasan MBG dapat memperkuat koordinasi lintas wilayah hingga ke tingkat kabupaten dan kota,serta memberikan pemahaman kepada para pengelola dapur mengenai urgensi pemanfaatan pangan lokal.
“Kebutuhan pangan ini harus menjadi program MBG yang berpeluang menghasilkan pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah,” katanya.
Optimalisasi rantai pasok pangan dari dalam daerah diyakini akan memberikan kepastian pasar bagi petani lokal, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan warga. Dampak ekonomi berantai ini juga berpotensi dirasakan langsung oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pedagang pasar, hingga sektor distribusi pangan setempat.
Selain itu, penyerapan hasil pertanian lokal dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi di wilayah Papua. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Papua diharapkan tidak sekadar menjadi penerima manfaat peningkatan gizi anak, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian pangan melalui potensi masyarakatnya sendiri. []
