Info Massa — PT Pertamina Patra Niaga baru saja menyambut kedatangan kapal tanker Pertamina Gas 1(PG1) yang membawa muatan raksasa sebesar 45,9 ribu metrik ton Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Freeport, Texas, Amerika Serikat.
Kendati manajemen mengklaim langkah ini sebagai bentuk penguatan ketahanan energi nasional, kedatangan pasokan dari belahan bumi lain ini justru semakin mempertegas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor gas murni.
VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyatakan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam memastikan pasokan LPG tetap tersedia secara aman dan berkelanjutan.
“Pertamina Patra Niaga terus memastikan setiap mata rantai pasok, mulai dari pengadaan hingga distribusi, berjalan secara terintegrasi agar kebutuhan energi masyarakat dan sektor produktif tetap terpenuhi,” ujar Kitty dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (13/7/2026).
Muatan yang diangkut oleh kapal PG1 tersebut terdiri dari 23 ribu metrik ton Propane dan 22,8 ribu metrik ton Butane. Jika dikonversikan, volume ini setara dengan sekitar 15,2 juta tabung LPG ukuran 3 kilogram—jenis bahan bakar bersubsidi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia.
Kapal tanker tersebut diketahui telah bertolak dari Texas sejak 29 Mei 2026. Artinya, membutuhkan waktu lebih dari satu bulan perjalanan lintas samudra demi mengantarkan pasokan gas tersebut ke tanah air.
Setibanya di Indonesia, pasokan ini langsung dibagi sebesar 26 ribu metrik ton dibongkar di Terminal LPG Sekong, Banten, dan sisanya sebanyak 19,9 ribu metrik ton dibawa ke Terminal LPG Arun, Aceh.
Meski Pertamina mengklaim pengiriman ini mencerminkan kapabilitas mereka dalam mengelola rantai pasok global secara profesional, sejumlah pengamat menilai narasi ketahanan energi ini menyimpan rapor merah bagi kemandirian domestik.
Sebagai Subholding Downstream, Pertamina Patra Niaga berjanji akan terus memperkuat sistem logistik melalui optimalisasi armada pengangkutan dan infrastruktur terminal terintegrasi. Namun, selama hulu produksi gas domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, istilah ketahanan energi tampaknya baru sebatas ketahanan jalur logistik impor, bukan kemandirian energi yang sesungguhnya. []
