Info Massa — Peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Strategis Nasional (PSN) Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela pada Kamis (16/7) menjadi babak baru bagi lanskap energi Indonesia.
Namun, di balik angka investasi fantastis senilai 21 miliar dolar AS (sekitar Rp342 triliun), proyek raksasa di Maluku ini langsung dihadapkan pada ujian berat, target tenggat waktu yang super ketat dari Presiden Prabowo Subianto dan kalkulasi rumit kedaulatan energi.
Presiden Prabowo, yang meresmikan proyek ini secara virtual dari Jakarta, tidak memberikan ruang untuk kompromi terkait waktu. Mengingat proyek ini sudah terkatung-katung selama hampir tiga dekade, Prabowo menuntut akselerasi penuh tanpa penundaan.
“Pembangunan tidak boleh terhambat. Harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Instruksi Presiden agar proyek ini kelar “dalam waktu sesingkat-singkatnya” memicu perhatian para pengamat industri. Blok Masela bukan proyek kilang biasa. Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, proyek ini memiliki kompleksitas geografis dan teknis yang sangat tinggi, termasuk adanya tambahan investasi 1 miliar dolar AS untuk teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS).
Tuntutan kejar tayang ini berisiko membentur realita lapangan terkait logistik di kawasan Indonesia Timur, kesiapan tenaga kerja lokal, hingga potensi gesekan sosial jika tidak dimitigasi dengan matang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa sebagian besar produksi gas dari Blok Masela akan diprioritaskan untuk pemenuhan dalam negeri, dengan mematok angka ekspor maksimal 40 persen.
Secara teoritis, angka produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 35 ribu barel kondensat per hari, dan 150 juta kaki kubik gas pipa per hari akan menjadi suntikan besar. Namun, tantangan terbesarnya adalah ketersediaan infrastruktur pipa dan regasifikasi domestik yang mampu menyerap 60 persen sisa produksi tersebut. Jika industri dalam negeri belum siap menyerapnya saat kilang mulai berproduksi, komitmen “prioritas domestik” ini dipertanyakan efektivitasnya.
Menanggapi mulainya proyek era pemerintahan Prabowo-Gibran ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, menyatakan optimisme sekaligus memberikan catatan tegas. Ia mengingatkan bahwa kepemilikan cadangan energi tidak ada artinya tanpa tata kelola yang bersih.
“Tantangannya bukan lagi sekadar memiliki cadangan energi, tetapi bagaimana mengelolanya secara profesional, transparan, berkelanjutan, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Sari Yuliati.
Sari memastikan bahwa DPR RI akan mengawal ketat fungsi pengawasan proyek ini agar efek berganda (multiplier effect) seperti penciptaan lapangan kerja, keterlibatan UMKM lokal, dan pemerataan ekonomi di Indonesia Timur benar-benar terjadi, bukan sekadar menjadi pemanis di atas kertas. []
