Info Massa — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digulirkan per Senin (13/7/2026) setelah sempat mati suri selama masa libur sekolah. Momentum hari pertama pasca-jeda ini langsung dimanfaatkan oleh jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) massal ke puluhan sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah DKI Jakarta.
Tak tanggung-tanggung, BGN menurunkan seluruh kekuatannya, mulai dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Penyediaan dan Penyaluran, Pemantauan dan Pengawasan, hingga Promosi dan Kerja Sama. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, berdalih bahwa kehadiran mereka untuk memastikan makanan diterima tepat waktu oleh siswa.
“Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian,” ujar Arumsari dalam keterangan tertulisnya.
Namun, pengerahan jajaran elite ini memicu kritik. Upaya memboyong struktur birokrasi ke lapangan pada hari pertama justru mengindikasikan adanya kekhawatiran internal terhadap sistem distribusi yang belum sepenuhnya mandiri dan rentan error jika tidak dipelototi langsung.
Sidak dan peninjauan operasional menyasar puluhan titik yang, lagi-lagi, masih berpusat di wilayah strategis DKI Jakarta. Beberapa di antaranya meliputi SDN Paseban 09, SMP 88 Jakarta, SD 03 Lubang Buaya, SDN Cideng 2, TK/SMP Trisula Perwari, hingga SD Rauldatul Athfal.
Sementara untuk sidak SPPG menyasar ke Gambir Duri Pulo, SPPG Jakarta Pusat Kemayoran, SPPG Jakarta Barat Kembangan, SPPG Cipayung, hingga SPPG Bukit Duri.
Fokus sidak yang masih berkutat di Jakarta ini dinilai belum merepresentasikan potret riil pelaksanaan MBG di daerah-daerah penopang atau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), yang secara logistik jauh lebih menantang dan rawan keterlambatan distribusi.
Ironisnya, meski mengklaim telah melakukan penyempurnaan aspek operasional selama libur sekolah, BGN nyatanya masih menemukan sederet masalah klasik di hari pertama penyerahan makanan. Arumsari mengakui bahwa pihaknya masih harus mengumpulkan temuan di lapangan sebagai bahan evaluasi total.
“Melalui kunjungan ini kami juga mencatat sejumlah hal yang perlu terus disempurnakan, baik dari sisi operasional, ketepatan waktu distribusi, koordinasi antarpihak, maupun kualitas layanan di lapangan,” aku Arumsari.
Pengakuan ini menjadi blunder tersendiri. Aspek ketepatan waktu dan koordinasi antarpihak seharusnya sudah tuntas disimulasikan selama masa jeda, bukan lagi menjadi catatan yang perlu disempurnakan saat makanan siap santap sudah harus tersaji di meja siswa.
Komitmen BGN untuk menjamin asupan makanan yang aman dan berkualitas sesuai standar kesehatan juga membentur realitas pahit di sektor regulasi dan anggaran. Sebagai catatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelumnya menyatakan akan tetap mengawal program MBG ini, meski di tengah kabar bahwa anggaran operasional pengawasan belum sepenuhnya cair. []
