Info Massa — Di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menghantui sektor industri nasional, pemerintah kembali menempuh jalur klasik membentuk Satuan Tugas (Satgas). Kali ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi ditunjuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK.
Penunjukan ini diumumkan usai rapat koordinasi antara pemerintah dan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat. Prasetyo mengklaim dirinya dipilih karena dianggap mampu menjadi jembatan antar-pemangku kepentingan (stakeholder).
Ironisnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Satgas ini sebetulnya sudah dalam proses pembentukan selama satu tahun terakhir, dan baru mulai bekerja sekarang untuk memetakan persoalan industri.
Dalam rencana kerjanya, Satgas Mitigasi PHK menyatakan akan bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk melakukan monitoring dan bertukar informasi mengenai perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.
Strategi menggandeng aparat penegak hukum ini memicu kekhawatiran tersendiri bagi pengamat ketenagakerjaan. Mitigasi PHK sejatinya adalah urusan ekonomi, regulasi, dan iklim usaha.
Penggunaan instrumen Polri dalam mendeteksi konflik internal manajemen atau masalah suplai dikhawatirkan menggeser pendekatan dialogis menjadi pendekatan keamanan (security approach) yang represif terhadap buruh maupun pengusaha.
Meskipun demikian, Prasetyo menegaskan pihaknya akan memitigasi kasus per kasus secara spesifik.
“Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku… Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan,” ujarnya. Selain itu, Satgas berjanji akan mengejar perusahaan yang sudah melakukan PHK namun mangkir dari kewajiban membayar pesangon.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran elit, mulai dari Menaker Yassierli, tokoh buruh seperti Andi Gani Nena Wea (KSPSI) dan Said Iqbal (Penasihat Khusus Presiden), hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
DPR berjanji akan rutin menggelar pertemuan koordinasi yang nantinya akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. []
