Info Massa — Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, memberikan kritik mendalam terkait mencuatnya kasus dugaan korupsi penerbitan izin tinggal orang asing yang menyeret oknum di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lewat pernyataan resminya yang juga dibagikan di media sosial, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana korupsi biasa.
Menurut Rieke, fungsi imigrasi berkaitan erat dengan garis pertahanan dan kedaulatan negara, sehingga penyalahgunaan wewenang di sektor ini merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional.
“Kasus ini menyentuh langsung aspek kedaulatan negara. Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia,” tegas Rieke.
Legislator yang akrab disapa “Oneng” ini menggarisbawahi bahwa ketika kewenangan keimigrasian diperdagangkan atau dijadikan objek transaksi koruptif, kerugian terbesar bukanlah soal materi atau keuangan negara semata. Dampak yang jauh lebih berbahaya adalah runtuhnya integritas sistem pengawasan orang asing di tanah air.
Rieke mengingatkan bahwa fungsi utama imigrasi mencakup empat pilar penting di antaranya soal perlindungan keamanan nasional guna menyaring pihak asing yang berpotensi mengancam stabilitas.
Kemudian menjaga ketertiban umum untuk menjamin kepatuhan hukum bagi setiap pelintas batas. Selanjutnya ada kepentingan ekonomi nasional agar memastikan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang sehat serta perlunya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tameng utama dari ancaman transnasional.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia perizinan dan mafia pelayanan publik. Membersihkan imigrasi bukan hanya soal memberantas korupsi, tetapi juga soal menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI,” imbuhnya.
Melihat celah korupsi yang dinilai sudah berada pada level sistemik, Rieke menilai pembentukan kementerian baru (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) tidak akan berdampak besar jika tidak diiringi dengan reformasi total di jajaran birokrasinya.
Sebagai solusi konkret, Rieke mengusulkan 6 langkah perbaikan utama yang harus segera diambil oleh pemerintah Reformasi Tata Kelola & Integritas, Pemguatan Pengendalian Internal, Transformasi Digital Total, Peningkatan Kompetensi Aparat, Percepatan Regulasi Pendukung dan Sinergi Penegakan Hukum.
Rieke berharap momentum penegakan hukum oleh KPK ini menjadi titik balik bagi kementerian terkait untuk melakukan pembenahan dari hulu ke hilir. “Jika kita lemah di perbatasan dan perizinan, maka negara akan lemah di dalam,” pungkasnya. []
