Info Massa – Forum Persatuan Pemuda Neglasari menyoroti pembangunan pembatas turap yang dilakukan oleh pihak VIVO Business Park di atas lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Persoalan ini menuai kritik karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai izin, prosedur, maupun tanggung jawab atas kegiatan tersebut.
“Kami telah mencoba menjalin komunikasi dengan pihak terkait melalui jalur nonformal, termasuk melalui aplikasi WhatsApp, namun hingga kini tidak mendapat respons yang baik. Hal ini menunjukkan minimnya itikad baik dalam menyelesaikan persoalan secara terbuka,” ungkap Thorik kepada Info Massa, Rabu (3/9/2025)
“Kalau komunikasi melalui pesan saja tidak direspons, bagaimana kalau nanti kita jauh-jauh mendatangi pihak terkait lalu tetap tidak ada sikap yang jelas? Ini tentu menimbulkan kekecewaan sekaligus pertanyaan besar, apakah persoalan serius seperti ini memang sengaja diabaikan?,” tambah Thorik yang kerap disapa Doyok.
Thorik menegaskan bahwa pembangunan di atas lahan BBWS seharusnya tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa adanya kejelasan hukum maupun administratif.
“Bila persoalan ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan memicu konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta yang terlibat,” ujarnya.
Diketahui Forum Persatuan Pemuda Neglasari menyerukan agar pihak BBWS maupun instansi terkait segera turun tangan memberikan klarifikasi dan penegasan hukum. Keterbukaan informasi publik sangat penting demi mencegah adanya dugaan praktik maladministrasi maupun pelanggaran hukum.
Komentar