Info Massa – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan sinyal kuat akan adanya penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat, MinyaKita. Hal ini merespons usulan dari Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menilai harga saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi pasar.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Zulhas mengungkapkan bahwa harga MinyaKita di tingkat pedagang memang mulai merangkak naik akibat berkurangnya pasokan di pasar tradisional.
Zulhas menjelaskan bahwa usulan kenaikan HET didasari oleh masa berlaku harga lama yang sudah bertahan cukup lama tanpa evaluasi.
“Tadi Pak Menteri Perdagangan mengusulkan penyesuaian (HET), karena memang sudah hampir tiga tahun tidak ada penyesuaian di angka Rp 15.700 per liter. Semua harus disesuaikan dengan dinamika saat ini,” ujar Zulhas kepada awak media.
Namun, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengetok palu. Ia telah menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dan perhitungan matang sebelum angka baru ditetapkan.
Selain faktor evaluasi HET, Zulhas juga membeberkan alasan mengapa stok MinyaKita di pasar tradisional sempat menipis hingga memicu lonjakan harga hingga Rp 20.000 – Rp 22.500 di beberapa daerah.
Menurutnya, pasokan “terserap” oleh program bantuan pangan pemerintah yang menyasar 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total kebutuhan bantuan 132 juta liter (untuk 2 bulan). Sehingga stok di pasar tradisional berkurang drastis karena dialihkan ke program bantuan.
Untuk menstabilkan harga selagi menunggu hasil kajian BPKP, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, fleksibilitas bulog kini diizinkan menggunakan minyak goreng merek lain (di luar Minyak Kita) untuk penyaluran bantuan pangan agar stok Minyak Kita di pasar kembali normal.
Kemudian melakukan audit distribusi, Bapanas bersama Satgas Pangan Polri akan memperketat pengawasan distribusi untuk menindak spekulan yang sengaja menimbun barang.
Setelah perhitungan dari BPKP rampung, pemerintah akan menggelar Ratas khusus untuk memutuskan besaran resmi HET yang baru.
Hingga saat ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan bahwa stok bahan baku Crude Palm Oil (CPO) nasional sebenarnya dalam kondisi melimpah, sehingga kelangkaan yang terjadi murni karena masalah teknis distribusi. []
