Info Massa – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut fenomena UTBK SNBT sebagai “tantangan integritas”. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ribuan kecurangan yang terdeteksi ini bukanlah sekadar masalah teknis pengawasan, melainkan sinyal bahaya atas sistem pendidikan kita yang kian kompetitif namun tidak sehat.
Di balik keriuhan 871.496 peserta yang bertaruh nasib di UTBK SNBT 2026, sebuah kenyataan pahit kembali terkuak. Sebanyak 2.640 peserta terindikasi melakukan kecurangan dengan modus yang kian canggih—mulai dari joki profesional hingga penggunaan alat komunikasi tersembunyi.
Data menunjukkan bahwa kecurangan tahun ini bukan lagi sekadar aksi nekat individu. Adanya indikasi keterlibatan sindikat joki yang terorganisir membuktikan bahwa pendidikan tinggi telah menjadi komoditas mahal yang bisa “dibeli” melalui jalur belakang.
“Ketika ruang seleksi dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran ujian, tetapi menyangkut fondasi etika pendidikan,” ujar Puan Maharani dalam keterangannya, Jumat (24/4).
Masyarakat dipaksa bertarung memperebutkan kursi yang sangat terbatas. Dengan hanya 260.000 kursi yang tersedia untuk hampir satu juta pelamar, muncul tekanan sosial yang luar biasa besar bagi calon mahasiswa.
Negara selama ini seolah hanya fokus pada “menangkap pelaku” daripada “memperbaiki akar masalah”. Masyarakat yang berpihak pada keadilan tentu bertanya mengapa kursi PTN masih menjadi “barang langka” yang diperebutkan dengan segala cara? Apakah ujian satu waktu seperti UTBK benar-benar representasi kemampuan siswa, atau hanya tes daya tahan bagi mereka yang mampu membayar bimbingan belajar mahal dan jasa joki? Jika kejujuran akademik baru dibicarakan saat ujian, ke mana perginya penanaman nilai etika selama 12 tahun masa sekolah?
Pemerintah memang didorong untuk memperbarui teknologi pengawasan. Namun, penggunaan alat pendeteksi sinyal atau pemeriksaan tubuh yang ketat di ruang ujian hanyalah obat penenang sementara.
Akses pendidikan berkualitas masih timpang antara kota besar dan daerah. Gelar sarjana masih dianggap satu-satunya tiket untuk hidup layak, sehingga orang tua dan siswa menghalalkan segala cara. Sanksi pidana hanya menyasar “kurir” joki, tanpa menyentuh dalang dan memperbaiki sistem seleksi yang kaku.
Negara harus sadar bahwa setiap celah kecurangan yang tercipta adalah cermin dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem yang adil. Melindungi meritokrasi bukan sekadar memperketat CCTV, tapi memastikan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama tanpa harus “membeli” masa depan mereka.
Sudah saatnya seleksi masuk perguruan tinggi tidak lagi menjadi ajang “survival of the richest” atau “survival of the craftiest”, melainkan benar-benar menjadi ruang terbuka bagi mereka yang tekun dan jujur. []
