Info Massa — Di tengah meredanya ketegangan di Timur Tengah dan rencana pembukaan kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz, Pemerintah Indonesia justru memilih untuk terus melangkah maju dengan rencana kontroversialnya, mengimpor minyak mentah dari Rusia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa proses pengadaan minyak dari Moskow tersebut tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh dinamika geopolitik global yang mulai melandai. Langkah ini diklaim sebagai strategi memperkuat cadangan energi nasional.
Namun, keputusan ini memicu pertanyaan kritis terkait arah kebijakan luar negeri dan manajemen risiko energi Indonesia. Di saat dunia internasional masih membayangi Rusia dengan berbagai sanksi ekonomi, Jakarta justru mengikatkan diri pada komitmen impor yang tidak sedikit.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang dilegalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional.
“Yang pasti arahan Presiden jelas untuk tetap memperkuat cadangan energi nasional kita dengan beragam cara, termasuk salah satunya adalah impor crude dari Rusia. Ini masih tetap akan berjalan, masih tetap dalam proses,” ujar Dwi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Tidak tanggung-tanggung, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan telah menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas untuk mengurus impor ini. Lemigas diberi mandat merealisasikan komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia secara bertahap hingga akhir tahun 2026—sebuah kesepakatan yang lahir dari kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia sebelumnya.
Pemerintah berdalih bahwa pembelian minyak dari Rusia adalah bagian dari strategi diversifikasi pasokan agar Indonesia tidak ketergantungan pada satu kawasan, terutama Timur Tengah. Selain Rusia, pemerintah mengklaim membidik pasokan dari Nigeria, Angola, hingga Amerika Serikat.
“Apapun upaya, apapun dan dari mana pun sumbernya pasti akan diupayakan agar bisa memperkuat kondisi stok energi nasional kita,” pungkas Dwi.
Namun, menggunakan narasi “diversifikasi” untuk membenarkan impor masif dari negara yang sedang terlibat konflik berskala besar dinilai sebagai langkah yang pragmatis namun berisiko tinggi.
Meskipun pemerintah berlindung di balik jargon “ketahanan energi”, ada beberapa catatan kritis yang tidak boleh diabaikan dari kebijakan ini. Membeli minyak dari Rusia dalam volume raksasa (150 juta barel) berpotensi menempatkan Indonesia dalam radar sanksi sekunder dari negara-negara Barat. Risiko ini dapat mengganggu kerja sama ekonomi Indonesia dengan mitra dagang utama lainnya.
Jalur pelayaran dari Rusia menuju Indonesia secara geografis sangat jauh dan memakan biaya logistik yang tinggi. Publik patut mempertanyakan apakah harga diskon minyak Rusia (jika ada) benar-benar mampu menutup biaya pengapalan dan asuransi yang membengkak akibat situasi perang.
Penunjukan BBPMGB Lemigas—yang sejatinya merupakan lembaga pengujian dan riset—sebagai importir minyak mentah memicu tanda tanya mengenai kapabilitas operasional dan tata kelola (governance) badan tersebut dalam menangani transaksi komoditas skala global.
Di tengah situasi dunia yang serba tidak pasti, ambisi pemerintah untuk mengamankan stok energi memang patut diapresiasi. Namun, jika ketahanan energi tersebut dibangun di atas komitmen politik yang tinggi risiko, Indonesia mungkin sedang mempertaruhkan stabilitas ekonomi dan reputasi internasionalnya demi kilangan minyak yang belum tentu ekonomis. []
