Info Massa — Sikap acuh tak acuh dan tidak transparan ditunjukkan oleh Direktur Utama PT Agrinas Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, saat dikonfirmasi mengenai dugaan polemik pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Padahal, PT Agrinas Nusantara merupakan BUMN/entitas yang secara resmi ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pasokan dan pengadaan barang dalam program strategis nasional tersebut. Namun, saat diberondong pertanyaan oleh awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Joao justru terkesan mengelak dan enggan memberikan klarifikasi substansial terkait muasal anggaran fantastis itu.
Di tengah perhatian publik dan sorotan tajam dari Komisi KPK hingga Komisi VI DPR RI, Joao secara berulang kali melontarkan jawaban lepas tangan dan meminta wartawan bertanya kepada pihak lain.
“Saya enggak tahu. Saya enggak tahu dia ngomong di mana, saya juga baca berita… ya udah biarin aja orang enggak ada urusan sama saya ngapain saya urusin,” ujar Joao dengan nada santai di Kompleks Istana Kepresidenan.
Bahkan ketika ditegaskan mengenai keberadaan pos anggaran Rp1,8 triliun tersebut di dalam perusahaannya, Joao tetap enggan menjawab secara gamblang:
“Kipas kan bukan saya ngomong. Tanya sama yang ngomong gitu… Orang saya enggak diajak ngomong kok, saya enggak tahu,” dalihnya.
Sikap “cuci tangan” ini dinilai sangat kontradiktif. Di satu sisi, Joao mengakui bahwa PT Agrinas Nusantara memegang mandat penuh mulai dari pembangunan, pengadaan barang, hingga pengelolaan operasional Kopdes Merah Putih selama dua tahun. Di sisi lain, ia seolah menutup mata ketika ada potensi pemborosan atau kejanggalan anggaran bernilai triliunan rupiah dalam proyek yang diampunya.
Polemik angka fantastis Rp1,8 triliun untuk pengadaan kipas angin ini pertama kali mencuat dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 15 Juli 2026. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, mempertanyakan urgensi dan kejelasan proyek tersebut lantaran tidak ditemukannya data rinci dari pemerintah.
Kala itu, Menkop Ferry Juliantono secara cepat membantah dan mengklaim bahwa pengadaan tersebut bukan berada di bawah kewenangannya. Kini, saat bola panas bergulir ke PT Agrinas Nusantara selaku pelaksana pengadaan, sang Direktur Utama pun ikut mengelak.
Fenomena saling lempar tanggung jawab ini memperlihatkan lemahnya tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional Kopdes Merah Putih. Sikap tertutup yang ditunjukkan pucuk pimpinan Agrinas Nusantara di lingkungan Istana Negara justru kian memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam perencanaan maupun tata kelola anggaran proyek triliunan rupiah tersebut. []
