Info Massa — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menepis kekhawatiran publik terkait potensi membengkaknya alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyedot dana belanja negara. Meski mengakui program tersebut memakan anggaran raksasa hingga Rp268 triliun tahun ini, ia mengklaim program-program strategis lain tetap berjalan tanpa ada yang dikorbankan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono merespons gelombang kritikan di media sosial yang menyoroti lambatnya penanganan sekolah rusak, kelangkaan pupuk, hingga perbaikan irigasi dan jembatan di berbagai daerah.
“Saya gemas juga melihat komentar di media sosial seolah-olah MBG ini menghabiskan anggaran negara… Padahal, program-program lain tetap dikerjakan,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan bahwa masalah-masalah struktural seperti jaringan irigasi rusak atau sekolah yang mangkrak—sudah ada jauh sebelum MBG diluncurkan. Menurutnya, pemerintah saat ini tetap berupaya memperbaiki infrastruktur pendidikan dan memotong harga pupuk secara bertahap di tengah pelaksanaan MBG.
Meski BGN berupaya menenangkan publik, angka Rp268 triliun bukanlah nilai yang kecil dalam Struktur APBN.
Pernyataan Sudaryono yang membandingkan kondisi masa lalu dengan saat ini dinilai sebagian pihak cenderung menyederhanakan persoalan mendasar terkait skala prioritas.
Dengan dana sebesar Rp268 triliun dialokasikan untuk satu program prioritas baru, ruang fiskal untuk percepatan penuntasan masalah kronis—seperti renovasi puluhan ribu sekolah rusak berat dan peningkatan kesejahteraan guru honorer secara signifikan—tentu menjadi lebih terbatas.
Pernyataan bahwa perbaikan sekolah dan irigasi dilakukan secara “bertahap” mengindikasikan adanya antrean alokasi dana. Publik mempertanyakan apakah kecepatan perbaikan infrastruktur publik tersebut akan selaju eksekusi anggaran MBG.
Mengelola anggaran konsumsi dalam skala masif menuntut transparansi tingkat tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengawasan dari Ombudsman menjadi sinyal kuat bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari terserapnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran dan ketiadaan kebocoran.
Di tengah beban APBN yang kian kompleks, pemerintah dituntut untuk membuktikan bahwa alokasi mega-anggaran Rp268 triliun untuk MBG benar-benar memberikan nilai tambah (value for money) tanpa mengorbankan hak-hak mendasar masyarakat di sektor pendidikan, pertanian, dan infrastruktur dasar. []
