Info Massa – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam meraih mimpi akibat keterbatasan ekonomi. Melalui program Sekolah Rakyat, negara mengambil langkah proaktif “menjemput” anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar mendapatkan akses pendidikan berkualitas.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa lagi sekadar mengandalkan bantuan sosial bulanan. Pendidikan menjadi investasi utama untuk mengubah nasib dan masa depan generasi muda.
“Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar-generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo tidak mau kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin. Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini supaya anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” tegas Agus Jabo saat menerima audiensi pemda di Jakarta.
Langkah afirmatif ini menyasar khusus anak-anak pada kategori desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain faktor ekonomi, program ini dirancang holistik untuk membantu anak-anak yang selama ini kerap dihadapkan pada keterbatasan gizi, sanitasi, hingga krisis kepercayaan diri akibat lingkungan sosial yang kurang mendukung.
Upaya pemerataan akses belajar ini dinilai sangat krusial mengingat saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah menargetkan daya tampung Sekolah Rakyat dapat melayani hingga 1 juta siswa pada 2029 mendatang.
Komitmen menghadirkan hak pendidikan ini mendapat sambutan hangat dari berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, yang mencatatkan tingkat kemiskinan 22,47 persen, telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Kecamatan Mandrehe.
Langkah serupa dilakukan Pemkab Grobogan, Jawa Tengah, dengan menyediakan lahan 6,75 hektare di Purwodadi demi menyokong hadirnya sarana belajar yang layak dan terintegrasi bagi anak-anak yang membutuhkan.
