Info Massa – Istana Kepresidenan mendadak bergejolak. Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan langsung menelusuri dugaan konspirasi besar di balik skandal penyadapan pembicaraan rahasianya yang melibatkan jenderal bintang empat kepolisian.
Tindakan penyadapan yang mengincar sang Kepala Negara tersebut kini tak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius yang terindikasi kuat sebagai tindakan makar terhadap simbol negara.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membocorkan momen mendebarkan saat dirinya dipanggil khusus oleh Presiden Prabowo di kediaman pribadinya selama dua jam penuh untuk membahas krisis keamanan nasional ini.
“Saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia,” ungkap Syahganda saat berkunjung ke Kantor LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu.
Syahganda menegaskan bahwa Presiden Prabowo merasa keselamatan jiwanya berpotensi terganggu akibat kebocoran informasi dari penyadapan tersebut. Mengingat keselamatan Presiden merupakan cerminan keselamatan negara, langkah tegas dan cepat langsung diambil.
Tak main-main, Presiden Prabowo telah mengumpulkan para petinggi lembaga intelijen tertinggi di Indonesia—mulai dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).Lembaga-lembaga super-eksklusif ini dikerahkan untuk melacak alur penggunaan hasil sadapan dan memetakan apakah ada kekuatan politik besar yang menunggangi aksi mematikan ini.
“Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang,” lanjut Syahganda.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengambil langkah drastis dengan menetapkan tiga tersangka utama pada Selasa (3/11). Ketiganya yakni tersangka Jenderal Polisi LSP, ASN, dan EHS.
Aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara ini disinyalir telah berlangsung secara intensif sejak 2025 hingga 2026. Skandal pembocoran rahasia negara ini tak hanya mengancam stabilitas nasional, tetapi juga meretakkan hubungan Istana dengan lingkaran kelompok elite tertentu yang selama ini dekat dengan pihak tersangka. []
