Info Massa – Pemerintah menyiapkan dua skema bantuan dan insentif berbeda bagi pekerja di Indonesia sesuai dengan besaran penghasilan bulanan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta per bulan menjadi target utama Bantuan Subsidi Upah (BSU), sementara pekerja bergaji hingga Rp10 juta berpeluang menikmati perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Airlangga menyampaikan, proses pendataan calon penerima BSU saat ini masih bergulir di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebelum nantinya disalurkan kepada para pekerja yang memenuhi kriteria.
“BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diproses di Kemenaker,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian,Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah sengaja memisahkan klaster penerima manfaat agar dukungan ekonomi tepat sasaran. Bagi pekerja kelas menengah dengan rentang gaji lebih tinggi, pemerintah menyasar perluasan pembebasan pajak penghasilan melalui skema PPh Pasal 21 DTP.
Airlangga menyebutkan, tercatat ada sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan yang masuk dalam radar target perluasan insentif pajak tersebut.
“Targetnya itu,” tegas Airlangga singkat.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa rincian akhir komposisi penerima bantuan dari estimasi awal 13 juta pekerja tersebut belum diketok palu. Saat ini, pemerintah masih melakukan sinkronisasi data lintas kementerian.
“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” jelas Yassierli di Jakarta.
Terkait jadwal pasti pencairan BSU, Yassierli mengaku belum dapat merincinya karena pemerintah masih mematangkan persiapan serta menyusun lini masa pelaksanaan program.
Guna memastikan tidak ada penerima ganda maupun salah sasaran, Yassierli menegaskan bahwa basis data pekerja yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan akan disaring secara ketat.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing,” pungkasnya. []
