Nasional
Beranda / Nasional / MPR Mulai Bahas TAP Pengangkatan dan Mekanisme Pemilihan Wapres

MPR Mulai Bahas TAP Pengangkatan dan Mekanisme Pemilihan Wapres

Info Massa– Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menggelar rapat perdana guna membahas rancangan Ketetapan (TAP) MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden (Wapres), sekaligus merumuskan mekanisme pemilihan dan pelantikan.

Langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden menjelang Sidang Paripurna pada Desember mendatang.

Koordinator Panitia Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mengungkapkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026), bahwa pertemuan perdana tersebut masih bersifat diskusi dan sempat diwarnai perdebatan antaranggota.

Adapun susunan pimpinan Panitia Ad Hoc ini diketuai oleh Benny K Harman, didampingi Agun Gunandjar sebagai Wakil Ketua, dan Abidin Fikri selaku Sekretaris.

“Rapat dari waktu ke waktu, jadi itu maraton. Harus selesai semua,” kata Bambang Pacul menegaskan target kerja timnya.

Menhan Sjafrie Nilai UU Pertahanan Negara Butuh Penyempurnaan

Salah satu poin teknis yang mengemuka dalam diskusi awal adalah opsi desain surat suara serta tata cara pemungutan suara, apakah akan menggunakan metode mencoblos, mencontreng, atau cap jempol.

Seluruh rincian teknis tersebut akan dimatangkan dalam rangkaian rapat berikutnya. Bambang menargetkan hasil kerja Panitia Ad Hoc harus tuntas maksimal sehari sebelum Sidang Paripurna MPR RI digelar pada 9 Desember 2026.

Bambang memastikan bahwa setiap rumusan yang disusun oleh timnya tetap berpijak pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa para anggota MPR yang terlibat dalam pembahasan turut menyampaikan dalil masing-masing berdasarkan rujukan konstitusional.

“Karena peristiwa itu adalah peristiwa langka, perlu juga memperlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, konstitusi,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengumumkan pengunduran jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden dari yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 menjadi 9 Desember 2026.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Simak 10 Poin Pentingnya

Keputusan penyesuaian jadwal tersebut diambil setelah MPR menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, padatnya agenda kenegaraan Presiden serta perlunya waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik koalisi pengusung menjadi pertimbangan utama sebelum Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. []

× Advertisement
× Advertisement