Info Massa – Proses seleksi calon Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menjadi sorotan tajam.
Munculnya informasi mengenai dugaan kedekatan personal antara salah satu kandidat dengan elite di lingkaran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memicu kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan, intervensi politik, hingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan strategis tersebut.
Sorotan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir. Ia membeberkan informasi mengenai tiga nama kandidat yang lolos ke tahap lanjutan setelah disaring oleh Komisi Talenta I dari sekitar 20 pejabat eselon II yang mengikuti seleksi dan wawancara, yakni Nawir (alumni IPB), Nunu (alumni IPB), dan Nandang (alumni UGM).
Namun, Mukhsin menyoroti adanya informasi mengenai dugaan kedekatan personal antara Nawir dan Andi Saiful Haq, yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Kehutanan sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Mukhsin, informasi ini mendesak untuk diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan dalam penentuan pucuk pimpinan konservasi tersebut.
Meskipun dugaan kedekatan personal belum menjadi bukti adanya intervensi maupun nepotisme, keterbukaan mengenai kriteria penilaian, rekam jejak kandidat, dan mekanisme pengambilan keputusan dinilai mutlak diperlukan guna menjawab keraguan publik. Terlebih ketiga nama tersebut hingga kini belum resmi diajukan kepada Presiden maupun Kementerian Sekretariat Negara.
Kekhawatiran serupa turut disuarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo. Ia mengingatkan bahwa kursi Dirjen KSDAE merupakan posisi teknis krusial yang menuntut pengalaman lapangan mumpuni, bukan jabatan yang boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis.
“Dirjen itu Eselon I yang sangat teknis. Jangan sembarangan menentukan siapa yang harus menduduki jabatan itu. Harus benar-benar orang yang punya pengalaman teknis dan lapangan yang kuat. Hutan itu bukan meja rapat, hutan itu lapangan,” tegas Firman.
Firman menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga independensinya dan tidak boleh disusupi kepentingan partai politik tertentu, terutama di kementerian yang mengelola hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam.
“Kalau Kehutanan masih mau diisi dengan cara-cara politik, jangan harap hutan kita akan selamat. Yang selamat hanya kepentingan partainya saja, bukan hutan dan bukan rakyatnya,” ujarnya memperingatkan.
Jabatan Dirjen KSDAE saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) setelah pejabat sebelumnya ditugaskan Presiden untuk memimpin Badan Pengendalian dan Pengembangan Gambut. Posisi ini memegang kendali vital atas arah kebijakan konservasi, perlindungan satwa liar, pengelolaan taman nasional, hingga penanganan konflik manusia dan satwa.
Polemik seleksi ini sekaligus menjadi ujian nyata bagi penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanatkan manajemen ASN berbasis sistem merit,profesionalitas, serta bebas dari intervensi politik dan praktik KKN. []