Info Massa — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan percaya diri memastikan bahwa Indonesia akan menyetop impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai tahun ini. Langkah berani ini menyusul rencana peresmian mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.
“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” tegas Bahlil di Jakarta, Kamis.
Pemerintah memproyeksikan, dengan konsumsi solar nasional yang menyentuh angka 39 juta kiloliter (KL), transisi dari B40 ke B50 bakal memangkas ketergantungan crude (minyak mentah) dan solar impor secara masif. Dari total impor minyak nasional yang mencapai 1 juta barel per hari (bpd), Bahlil mengklaim penggunaan B50 mampu mengonversi sekitar 300 ribu bpd untuk kebutuhan domestik. Artinya, beban impor diharapkan menyusut menjadi 700 ribu bpd.
Selain itu, Bahlil menyebut kebijakan ini sebagai angin segar bagi sektor hulu kelapa sawit. Hilirisasi domestik melalui peningkatan porsi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari minyak sawit mentah (CPO) diklaim mampu mendongkrak sekaligus menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani yang belakangan ini merosot.
Meskipun narasi kedaulatan energi ini terdengar menjanjikan, publik dan para pengamat patut bersikap kritis. Mengapa? Karena ada kontradiksi nyata antara target implementasi dengan kesiapan teknis di lapangan.
Pemerintah terkesan terburu-buru meresmikan B50 pada Juli ini. Berdasarkan data internal, uji teknis B50 untuk sektor otomotif memang ditargetkan rampung Juni ini (setelah dimulai Desember 2025 lalu). Namun, uji teknisnya baru ditargetkan selesai pada Semester II 2026. Sementara proses uji teknis bahkan belum rampung sepenuhnya.
Peningkatan kandungan FAME menjadi 50% bukan tanpa risiko. Secara teknis, sifat detergency (pembersih) dan higroskopis (menyerap air) pada biodisel berpotensi menyumbat filter bahan bakar dan mempercepat korosi jika tidak diantisipasi dengan matang. Memaksakan penerapan sebelum uji komprehensif selesai berisiko merugikan konsumen dan pelaku industri.
Menjamin pasar bagi petani sawit memang mulia. Namun, mengalihkan volume CPO yang sangat besar untuk mengejar target 300 ribu barel per hari berpotensi memicu perebutan pasokan antara industri biodisel dan industri minyak goreng (pangan). Jika suplai domestik tidak dikelola dengan hati-hati, stabilitas harga minyak goreng di pasar tradisional taruhannya. []
