Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan jika berkaca pada sejarah, Jakarta tidak pantas menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda, di Batavia banyak korban berguguran akibat keganasan malaria.
“Jadi saya baca sebenarnya di zaman kolonial, Batavia itu tidak cocok jadi ibukota. Saat ada pandemi namanya malaria, yang mati itu ribuan, jadi diputuskanlah oleh pemerintah kolonial memindahkan ibukota. Disurvei di tiga lokasi Malang, Surabaya, Bandung, yang dipilih adalah Bandung dengan segala perhitungan,” kata Ridwan Kamil, dikutip infomassa dari keterangannya, Rabu 26 Januari 2022.
Ridwan Kamil menerangkan, ketidakpantasan Jakarta sebagai IKN saat itu dibuktikan kolonial Belanda dengan dipindahkannya kantor Pemerintahan ke Bandung disertakan dengan Markas Militer dan yang lainnya.
“Pindahlah semua militer di Indonesia, ngumpulnya di Bandung dan Cimahi. Pindahlah Kementerian Perhubungan, makanya PT KAI sampai sekarang kantor pusatnya di Bandung, pindahlah Kementerian ESDM makanya ada Museum Geologi,” terang kang Emil, sapaannya.
Kemudian, saat Jepang masuk ke Indonesia, kang Emil menuturkan bahwa lokasi Pemerintahan di Bandung menjadi terhenti. Namun ia tetap menegaskan bahwa Jakarta sendiri tidak pernah di konsepkan sebagai IKN.
“Akan tetapi Jepang keburu datang. Terputuslah ibukota negara versi pemerintah kolonial itu oleh takdir sejarah. Jadi Jakarta itu tidak pernah didesain sebagai ibukota,” tutur Emil.
Emil meneruskan, pada prinsipnya pemerintah Indonesia sendiri belum mempunyai ibukota yang representatif mewakili nilai kebangsaan. Sehingga, lanjut dia, Jakarta menjadi berkembang dengan mesin ekonomi dan mengambil peran yang sangat besar.
“Republik ini sebelumnya tidak pernah punya sejarah mendesain ibukotanya yang benar fundamental dan mewakili semua nilai kebangsaan, itu belum pernah ada di Jakarta. Akibatnya apa? Jakarta mengambil semua peran sebagai kota bisnis, kota pemerintahan, kota pendidikan,” tukas Emil.
Kemudia Emil menilai, jika Jakarta terus dipaksakan sebagai IKN, maka bisa mengakibatkan lumpuhnya roda pemerintahan dan ekonomi apabila terjadi gejolak besar, sebab keduanya bertumpu di lokasi yang sama.
Lalu Ridwan Kamil berujar bahwa rencana pemindahan IKN bukan hanya baru kali ini diisukan. Dia mengungkap, di era Presiden RI pertama, Kalimantan sudah disinggung sebagai titik Ibu Kota Negara.
“Saat itu Bung Karno menghitung Kalimantan, jadi ide ini sudah datang lama. Cuma Bung Karno memilih Palangkaraya,” ungkap Emil.
Ridwan Kamil juga menyebut kalau Kalimantan itu aman dari ancaman letusan gunung. Secara pertahanan juga sangat mumpuni karena keberadaannya jauh dari perairan.
“Di mana di Kalimantan tidak ada gunung berapi, jauh dari laut, sehingga pada teori pertahanan kalau ada negara nyerang dari laut pasti jauh kira-kira, akhirnya diputuskan. Sekarang mungkin ada pertimbangan lain,” kata Ridwan Kamil.
