Info Massa — Pemerintah China menyambut baik kesepakatan damai fase pertama yang dicapai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, di balik kesuksesan tersebut, Beijing menegaskan bahwa terciptanya iklim damai ini tidak lepas dari cetak biru (blueprint) keamanan Timur Tengah yang diinisiasi oleh Presiden Xi Jinping.
Dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (15/6), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengapresiasi keberhasilan nota kesepahaman (MoU) tersebut serta peran Pakistan sebagai mediator. Meski begitu, Lin Jian secara diplomatis menggarisbawahi bahwa China memiliki andil besar dalam membangun konsensus global yang membuat perdamaian ini terwujud.
“Sejak pecahnya konflik, China telah bekerja tanpa lelah untuk mengakhiri perang dan mewujudkan perdamaian. Presiden Xi Jinping mengajukan empat usulan tentang keamanan dan peningkatan perdamaian maupun stabilitas di Timur Tengah,” ujar Lin Jian.
Menurutnya, usulan dari Presiden Xi tersebut telah memainkan peran krusial dalam menggalang pengakuan luas dari negara-negara kawasan. China pun memposisikan dirinya sebagai “negara besar yang bertanggung jawab” yang akan terus mengawal perdamaian abadi di wilayah Teluk.
Terkait klaim Presiden AS Donald Trump yang menyatakan telah “mengizinkan” pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya dan mencabut blokade Angkatan Laut AS, China memberikan pandangan yang lebih luas.
Bagi Beijing, pemulihan stabilitas di jalur perdagangan vital tersebut adalah hak komunitas internasional, bukan sekadar komoditas politik sepihak.
“Memulihkan stabilitas di sekitar Selat Hormuz berarti memenuhi kepentingan bersama negara-negara kawasan dan komunitas internasional. Kami berharap selat tersebut akan kembali aman untuk lalu lintas bebas dalam waktu dekat,” tegas Lin Jian.
Meski enggan merinci apakah China terlibat langsung dalam negosiasi intim antara AS dan Iran, Lin Jian memastikan pihaknya siap menjaga komunikasi dengan seluruh aktor global untuk memastikan kesepakatan ini berjalan sesuai jadwal.
Di sisi lain, detail implementasi kesepakatan ini mulai terkuak. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengumumkan bahwa prosesi penandatanganan resmi dokumen damai akan digelar di Swiss pada Jumat (19/6) mendatang.
Gharibabadi memaparkan beberapa poin krusial yang disepakati, di antaranya penghentian operasi militer di semua front, termasuk wilayah Lebanon, yang mulai berlaku sejak Senin malam. Iran menegaskan kembali kepatuhannya terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) untuk tidak memproduksi senjata pemusnah massal.
Namun, riak baru diprediksi tetap akan muncul. Di saat China dan komunitas internasional bersiap mengawal babak baru perdamaian ini, Israel justru mengambil sikap berseberangan. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dengan tegas menyatakan bahwa kesepakatan yang diteken oleh AS dan Iran sama sekali tidak mengikat bagi Tel Aviv. []
