Info Massa — Pemerintah Rusia melalui Duta Besarnya untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, kembali melempar narasi bahwa pihaknya selalu siap melakukan kesepakatan damai dengan Ukraina. Namun, di balik klaim komitmen damai tersebut, Rusia nyatanya mengajukan sederet syarat kaku dan berat yang dinilai justru mempersulit tercapainya titik temu.
Dalam arahan pers di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026, Tolchenov mengeklaim bahwa niat damai ini sudah ada sejak awal konflik pada tahun 2022. Ia bahkan menuding kegagalan kesepakatan masa lalu terjadi karena intervensi mantan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, yang menurutnya membujuk Ukraina untuk melanjutkan perang.
“Kami siap melanjutkan diskusi berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Baru-baru ini, Presiden Putin menyebutkan bahwa dia siap bertemu Zelenskyy jika Zelenskyy datang ke Moskow. Jadi, ini bukan masalah,” ujar Tolchenov.
Meski Tolchenov menyatakan Rusia siap berdialog dalam bentuk apa pun, pernyataan selanjutnya justru menunjukkan posisi Moskow yang enggan berkompromi. Rusia menuntut kesepakatan komprehensif jangka panjang yang sepenuhnya harus mengakomodasi kepentingan nasional mereka tanpa memedulikan kedaulatan Ukraina.
Beberapa syarat mutlak yang diajukan Rusia antara lain Ukraina harus berstatus non-nuklir, non-blok, dan tidak boleh ada pangkalan NATO di wilayahnya. Mereka menuntut penyesuaian hak asasi manusia terhadap minoritas berbahasa Rusia. Lalu Ukraina harus merelakan wilayah Krimea, Kherson, Donetsk, Lugansk, dan Zaporozhye jatuh ke tangan Rusia.
“Ini termasuk tidak adanya pangkalan NATO di wilayah Ukraina. Selain itu, perjanjian damai itu juga harus mencakup berbagai isu penting, termasuk persoalan wilayah yang dianggap telah jelas bagi Rusia, seperti Krimea, Kherson, Donetsk, Lugansk, dan Zaporozhye,” jelas Tolchenov.
Alih-alih mengevaluasi operasi militer dan tuntutan wilayahnya yang memicu kebuntuan, Tolchenov justru menuding pihak Barat sebagai biang keladi langgengnya peperangan. Ia menyebut Eropa terus mencoba mendorong Kiev untuk tidak menghentikan konflik.
Kritik publik internasional kerap melihat retorika siap damai dari Moskow ini sebagai strategi propaganda semata. Sebab, meminta Ukraina menyerahkan hampir seperlima wilayahnya serta mendikte kebijakan politik luar negeri Kiev dipandang bukan sebagai ajakan berunding, melainkan tuntutan untuk menyerah tanpa syarat. []
