Info Massa — Partai Gerindra mengendus adanya narasi provokatif yang sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk meretakkan kekompakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu ini mencuat setelah posisi duduk keduanya yang tidak berdekatan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) menjadi sorotan publik.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pembentukan opini yang terkesan mendramatisir tata letak ruang sidang tersebut.
“Ada pihak yang ingin memecah kekompakan keduanya dengan memframing narasi provokatif. Tapi kami yakin masyarakat tidak akan terpengaruh,” tegas Bambang di Jakarta, Rabu.
Bambang menegaskan bahwa hubungan kerja antara Prabowo dan Gibran sejauh ini sangat solid dan saling melengkapi. Menurutnya, tidak berdampingannya posisi duduk dalam sidang sama sekali tidak mencerminkan adanya jarak politik.
Sebaliknya, Prabowo justru memberikan ruang gerak yang luas bagi Gibran untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi di tingkat bawah.
“Itu bentuk kekompakan yang nyata antara Pak Presiden dengan Mas Wapres. Keduanya saling melengkapi dalam bekerja,” tambah Ketua DPP Gerindra tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut meluruskan polemik tata letak (layout) ruang sidang tersebut. Ia menjelaskan bahwa posisi duduk Presiden di tengah forum murni didasari oleh kebutuhan teknis presentasi program.
Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pemaparan materi yang sangat padat dan membutuhkan alat bantu layar teleprompter serta dukungan data langsung.
“Karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, banyaknya program itu juga harus didukung dengan data-data. Karena itu kemarin beliau menggunakan alat bantu berupa teleprompter. Itulah yang menjawab pertanyaan mengenai layout,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/7).
Prasetyo memastikan, pengaturan tempat duduk tersebut murni pertimbangan teknis operasional sidang agar penyampaian materi berjalan efektif, tanpa ada maksud mengesampingkan peran Wakil Presiden. []
