Hadapi Tuntutan Buruh, Mahasiswa Banten: WH Anti Demokrasi

Editor: Fajrin Kamal

Banten – Perwakilan Pemuda dan Mahasiswa dari berbagai elemen rakyat yang terjaring dalam Komite Persatuan Pemuda Mahasiswa Banten (KP2MB) menuding Gubernur Wahidin Halim anti demokrasi menyikapi tuntutan kenaikan upah yang dilakukan elemen buruh.

Pascapendudukan kantor Gubernur Banten oleh buruh beberapa waktu lalu, di mana massa aksi menuntut Wahidin Halim untuk mengklarifikasi ucapannya dan dorongan merevisi SK UMP tahun 2022 justru berujung kriminlisasi dengan melaporkan buruh ke Polda Banten dengan tuduhan berlapis.

Koordinator KP2MB, Apri, mengatakan bahwa Gubernur Banten tidak bijak sekaligus arogan menghadapi desakan para buruh. Wahidin Halim kata dia, sudah mengejek dan mengkriminalisasi barisan rakyat.

“Alih-alih memenuhi tuntutan kaum Buruh, WH dengan sengaja menghina serta melecehkan kaum Buruh. Pernyataan brutal dan serampangan menunjukan WH berwatak anti Demokrasi dan tidak Pro terhadap Rakyat,” ujar Apri, koordinator KP2MB dalam Konferensi Persnya.

Aktivis KP2MB lainnya, Wahid, melanjutkan bahwa Gubernur Banten tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi tuntutan buruh. Kritik buruh di ruangan kerjanya malah disikapi dengan penangkapan.

“Lima orang dari gerakan Buruh di tangkap dan mengalami intimidasi. Jelas ini bagian dari bentuk pelemahan terhadap gerakan masa. Hal itu semakin menunjukan bahwa WH seperti bagian dari kolonialisme yang anti terhadap rakyat,” ungkap Wahid.

Sementara Rival mengungkapkan bahwa sebagai Gubernur, Wahidin Halim tidak berpihak kepada kepentingan rakyat melainkan tunduk pada kekuatan modal.

“Jaminan upah layak merupakan harapan yang sukar untuk dicapai di bawah penguasa yang anti Demokrasi serta anti terhadap kepentingan rakyat, serta hanya mengabdikan produk dari kebijakan ekonomi politiknya untuk kepentingan segelintir kaum pemodal saja,” katanya.

Dalam Konferensi Persnya KP2MB menuntut WH untuk:

1. Mendukung perjuangan kawan-kawan buruh yang ada di Banten dalam menuntut upah layak.
2. Mengecam dan menuntut permohonan maaf Gubernur Banten kepada kaum buruh dan rakyat Banten atas tindakan arogan, brutal, anti demokrasi, dan anti kepentingan rakyat.
3. Bebaskan tanpa syarat lima orang kawan buruh yang ditahan di Polda Banten.