Info Massa — Lembaga antirasuah kembali kecolongan dari dalam bentengnya sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang anggota Polri yang bertugas sebagai Staf Administrasi KPK sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Alih-alih menjadi garda terdepan penegakan hukum, oknum aparat perbantuan dari Kepolisian ini justru memanfaatkan posisinya di KPK untuk memeras pejabat daerah.
“Yang bersangkutan merupakan Staf Administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan benar, merupakan perbantuan ya dari instansi Kepolisian,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Kasus ini mengungkap tabir lingkaran setan korupsi di Pemalang. KPK membagi perkara ini ke dalam dua klaster yang saling berkaitan secara ironis.
Klaster pertama, dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terhadap jajarannya di Pemkab Pemalang. Klaster Kedua, dugaan pemerasan yang justru menimpa Anom Widiyantoro oleh oknum staf administrasi KPK tersebut.
KPK tidak menampik kemungkinan adanya korban pemerasan lain yang dilakukan oleh oknum penyusup internal tersebut. Penyidik saat ini tengah mendalami sejauh mana praktik haram ini telah berakar.
“Ini masih tahap awal. Penyidik tentu akan mendalami apakah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan,” tegas Budi.
Skandal ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-18 yang digelar KPK sepanjang tahun 2026 pada 29 Juli lalu. Dalam operasi yang merambah Jakarta, Pemalang, hingga Purworejo tersebut, tim satgas mencokok 21 orang dan mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp2 miliar serta menyegel sejumlah lokasi.
Pada Kamis (30/7/2026), Anom Widiyantoro bersama tiga orang lainnya akhirnya digelandang ke hadapan publik dengan rompi oranye khas tahanan KPK. Namun, sorotan publik kini justru tertuju tajam pada bobroknya pengawasan internal lembaga rasuah tersebut.
Menanggapi tamparan keras ini, manajemen KPK berjanji akan melakukan pembenahan total atas masuknya “serigala berbulu domba” di tubuh organisasi mereka.
“Bagi kami di internal KPK, ini menjadi introspeksi. Kami akan fokus melakukan langkah-langkah korektif dan perbaikan, baik melalui pendekatan sistem maupun individual untuk mitigasi sejak dini,” pungkas Budi. []
