Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND akan melakukan aksi serentak seluruh di Indonesia sebagai respon penolakan atas rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pertalite dan solar.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LMND Muhammad Asrul, di Central Gerakan LMND, Jakarta timur, Senin, (29/08/2022).
Asrul menegaskan bahwa LMND secara organisasional menolak kenaikan BBM bersubsidi. Kenaikan BBM bersubsidi, menurutnya, akan menambah penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang belum pulih akibat Pandemi Covid-19.
“Kenaikan BBM bersubsidi secara simultan akan diikuti kenaikan harga bahan pokok dan komoditas pangan lainnya. Sementara saat ini, banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat Pandemi Covid-19, bahkan kebutuhan sehari-hari pun sulit tercukupi. Dengan naiknya BBM ini, akan menambah beban dan penderitaan rakyat miskin,” kata Asrul.
Lebih lanjut, Asrul menginstruksikan kepada seluruh anggota LMND untuk mengkonsolidasikan diri, memimpin dan memperkuat barisan massa, berjuang bersama-sama rakyat untuk melakukan gerakan bersama menolak kenaikan BBM bersubsidi.
“Untuk anggota LMND di manapun berada, konsolidasikan diri, pimpin dan perkuat barisan perjuangan, jangan tinggalkan rakyat, berjuanglah bersamanya,” tegas Asrul.
Selain itu, Asrul juga mengingatkan kepada seluruh anggota LMND untuk terus menyalakan api dan semangat perjuangan demi satu tujuan bersama, yakni kehidupan rakyat yang adil, sejahtera dan makmur.
Menurutnya, kenaikan BBM akan semakin memperdalam kesenjangan sosial dan akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.
“Rakyat adalah prioritas utama perjuangan kita, terus semangat dan jangan berhenti suarakan keresahan rakyat kecil,” kata Asrul.
Sebagai informasi, pemerintah berencana akan menaikan harga BBM Bersubsidi, pertalite dan solar. Pemerintah beralasan telah terjadi pembengkakan anggaran subsidi dan melonjaknya harga minyak dunia akibat perang Rusia dan Ukraina.
Kuota pertalite dan solar diperkirakan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Pertalite dan solar akan habis pada bulan September dan Oktober.
Di sisi lain, pemerintah tidak sanggup untuk terus melakukan subsidi akibat pembengkakan anggaran, maka solusinya adalah menaikan harga BBM bersubsidi.
Padahal, kalau dicermati pembengkakan kuota subsidi akibat kelalaian dalam pendistribusian BBM subsidi tersebut.
Data menunjukkan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. 86 persen pertalite dikonsumsi oleh rumah tangga dan 14 persen digunakan dunia usaha. Dari 86 persen konsumsi rumah tangga tersebut, 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang dinikmati rumah tangga miskin.
Padahal, BBM bersubsidi diperuntukkan untuk rakyat miskin dan kurang mampu tetapi realitanya banyak dikonsumsi oleh kalangan atas.
“Dan rakyat miskin selalu jadi korban atas tidak kompetennya para birokrat dalam mengelola negara,” kata Asrul.
