Info Massa — Korps Marinir TNI Angkatan Laut resmi mengemban tugas untuk menempa ribuan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebanyak 1.534 warga sipil dikirim ke Markas Pasmar 1 Cilandak, Jakarta, untuk menjalani Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad).
Langkah ini kembali memicu diskusi kritis di ruang publik mengenai batasan dan urgensi pelibatan instansi militer dalam sektor pengelolaan ekonomi mikro pedesaan.
Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir, Kolonel (Mar.) Rana Karyana, mengonfirmasi bahwa ratusan siswa dan siswi tersebut dibagi ke dalam dua satuan pendidikan. Sebanyak 669 siswa Koperasi Merah Putih dididik di Satdik Brigif 1, sementara 865 siswi Kampung Nelayan Merah Putih ditempatkan di Satuan Pendidikan Resimen Artileri (Menart) 1.
Mereka dijadwalkan menjalani penggemblengan selama satu setengah bulan, dengan porsi satu bulan penuh di bawah asuhan langsung pelatih Marinir untuk materi dasar militer.
Sorotan kritis tertuju pada kurikulum pelatihan. Warga sipil yang diproyeksikan menjadi pengelola koperasi dan kampung nelayan justru harus menghabiskan empat minggu pertama untuk mempelajari Peraturan Baris-Berbaris (PBB), Tata Upacara Militer (TUM), hukum disiplin militer, hingga pengenalan senjata dan teknik bertahan hidup (survival).
Sebaliknya, materi inti yang substansial untuk keberlangsungan usaha—seperti keterampilan manajerial, akuntansi koperasi, dan tata kelola perikanan—hanya dialokasikan waktu selama dua minggu di akhir program.
Ketimpangan porsi ini menimbulkan pertanyaan: Apakah kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan koperasi desa adalah ketangkasan fisik dan pengenalan senjata, ataukah literasi keuangan dan strategi bisnis yang matang?
Menanggapi potensi kritik tersebut, Kolonel Rana Karyana menegaskan bahwa seluruh materi militer diberikan dengan metode yang terukur untuk warga sipil. Ia membantah bahwa program ini merupakan bentuk militerisasi terselubung terhadap sektor sipil.
“Seluruh rangkaian pelatihan tersebut bukan bertujuan untuk memiliterisasi warga sipil, melainkan untuk memperkuat kekompakan dan jiwa nasionalisme para calon pengelola KDMP dan KNMP,” ujar Rana saat dikonfirmasi, Kamis.
Rana menambahkan, latihan dasar kemiliteran ini bertujuan menumbuhkan kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat di lapangan.
Untuk materi manajerial yang hanya berlangsung dua minggu, Korps Marinir menggandeng kementerian terkait. Materi KDMP akan disediakan oleh Kementerian Koperasi, sedangkan materi KNMP dipasok oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Meskipun disiplin dan nasionalisme adalah nilai yang positif, para pengamat ekonomi kerakyatan kerap mengingatkan bahwa akar masalah ambruknya koperasi di Indonesia jarang disebabkan oleh kurangnya rasa cinta tanah air. Masalah utama koperasi desa umumnya berkisar pada buruknya tata kelola (bad governance), korupsi internal, minimnya akses pasar, dan lemahnya literasi digital-finansial.
Pendekatan keamanan (security approach) dengan memasukkan pengelola koperasi ke barak militer dinilai berisiko menjadi program kosmetik yang mahal, jika tidak dibarengi dengan pendampingan bisnis yang berkelanjutan dari aspek sipil. []
