Info Massa – Anggota Komisi III DPR RI, Marinus Gea, menekankan pentingnya transparansi data mengenai kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Hal ini menanggapi keluhan klasik mengenai kelebihan muatan (overcapacity) yang sering menjadi alasan kendala pembinaan di dalam jeruji besi.
Marinus menyoroti perlunya pemisahan data yang jelas antara narapidana yang sudah inkrah dengan tahanan yang masih berstatus titipan. Menurutnya, akurasi data ini krusial agar publik tidak salah dalam menilai kondisi riil di lapangan.
“Kalau sebagian dari 952 itu masih titipan dan belum menjadi kewajiban lapas, maka tidak serta-merta bisa dikatakan over-kapasitas. Ini harus jelas,” ujar Marinus dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia berargumen bahwa penanganan terhadap tahanan titipan berbeda dengan narapidana yang sudah menjadi tanggung jawab penuh pihak Lapas. Tanpa transparansi data, upaya pembenahan manajemen Lapas dinilai akan sulit mencapai sasaran yang tepat.
Selain masalah kapasitas, Marinus juga menyinggung langkah tegas pemerintah dalam memindahkan bandar narkoba ke Lapas High Risk di Nusakambangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen dalam memutus rantai peredaran narkotika dari dalam penjara.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemindahan saja tidak cukup. Diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan keterbukaan informasi mengenai proses pembinaan serta isolasi bagi para bandar tersebut guna memastikan mereka tidak lagi memiliki akses ke dunia luar.
Menutup pernyataannya, Marinus menawarkan jalan keluar untuk mengatasi stagnasi pembinaan akibat kepadatan hunian. Ia mendorong adanya kolaborasi strategis antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan sektor swasta.
“Perlu ada solusi konkret, termasuk kemungkinan kerja sama dengan industri agar mereka (warga binaan) tetap produktif,” tegasnya. []
