Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan saat ini Pemerintah bergandengan tangandengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempersempit perilaku korup.
“Kami harapkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah maupun oleh KPK itu paling tidak, kalau tidak bisa menghilangkan (korupsi), (maka) memperkecil (atau) semakin mempersempit ruang terjadinya korupsi. Saya kira itu prinsipnya,” kata Ma’ruf Amin di Pangkalan TNI Angkatan Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 27 Januari 2023.
Wapres menerangkan pernyataan itu sebagai respons dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam waktu lalu yang percaya diri menyebutkan bahwa Indonesia sulit terbebas dari korupsi, termasuk pejabat pemerintahan maupun jajaran kejaksaan di berbagai daerah.
Dengan demikian, lanjut Ma’ruf Amin, pihaknya fokus membangun wilayah bebas korupsi dan zona anti korupsi sebagai upaya meminimalkan perilaku korup tersebut.
“Kemudian juga melakukan berbagai (upaya lain), termasuk juga pelayanan yang kami sederhanakan. Misalnya dengan (membangun) Mal Pelayanan Publik (MPP), supaya pelayanan itu dilakukan tidak ada rentang. Sehingga, bisa diakses secara langsung, cepat, murah, dan tidak terjadi pungutan liar dan sebagainya,” ucapnya.
Dia menambahkan, untuk KPK sendiri sejauh ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengupayakan minimnya tindak pidana korupsi.
“Kita tahu seperti KPK itu menjalankan fungsi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga (fungsi) ini oleh KPK dijalankan secara simultan; dan itu bagian dari upaya untuk menekan (dan) memperkecil adanya korupsi,” tutur Ma’ruf Amin.
Kemudian Ma’ruf Amin juga menyampaikan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Sanitiar Burhanudin dapat dijadikan bahan evaluasi untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Saya kira masalah-masalah yang sifatnya opini atau pandangan. Mungkin nanti kita lihat dalam perkembangannya seperti apa,” kata Ma’ruf Amin.[]
