Info Massa — Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memamerkan deretan program yang diklaim sebagai bentuk paket lengkap keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam kunjungannya ke Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (1/7), Menteri yang akrab disapa Ara tersebut mengumumkan bahwa pemerintah mendongkrak kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah secara drastis menjadi 400 ribu unit untuk tahun ini—lonjakan tajam dari angka 45 ribu pada tahun 2025.
Tak hanya itu, pemerintah juga menjanjikan KUR Perumahan tanpa jaminan untuk plafon di bawah Rp100 juta dengan bunga 6% per tahun, penurunan suku bunga pembiayaan PT PNM menjadi 8%, hingga penggratisan BPHTB dan PBG.
“Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya,” ujar Maruarar di Kota Batu.
Meski angka-angka peningkatan kuota tersebut terlihat fantastis di atas kertas, kebijakan ini dikritik karena dianggap bias dan tidak realistis bagi masyarakat yang benar-benar berada di lapisan bawah.
Skema “Swadaya” dalam program bedah rumah (BSPS) misalnya, selama ini kerap dikeluhkan karena mewajibkan penerima bantuan untuk menyediakan dana pendamping atau tenaga kerja sendiri. Bagi MBR yang pendapatannya habis untuk makan sehari-hari, syarat swadaya ini justru menjadi beban baru yang membuat mereka kesulitan mengakses bantuan tersebut.
Di sisi lain, penurunan bunga PNM menjadi 8% dan KUR Perumahan 6% per tahun tanpa jaminan untuk di bawah Rp100 juta dinilai masih berisiko menjebak rakyat kecil dalam lingkaran utang baru. Di tengah daya beli masyarakat yang sedang merosot, dorongan untuk mengambil kredit perumahan—sekalipun bunganya diturunkan—dianggap sebagai langkah yang memaksakan beban finansial jangka panjang kepada kelompok rentan.
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut menambahkan bahwa program bedah rumah ini akan diperkuat dengan target pembagian sertifikat tanah gratis untuk 2 juta kepala keluarga MBR setiap tahunnya.
“Program sertifikasi gratis, harapannya pemerintah setiap tahun 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis dari pemerintah, ini khusus untuk MBR,” tutur Hashim.
Namun, target masif ini dinilai mengabaikan konflik agraria yang justru banyak menimpa masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan. Kebijakan sertifikasi gratis dianggap tidak menyentuh kelompok rakyat yang tidak memiliki tanah sama sekali atau mereka yang tanahnya digusur demi proyek strategis nasional.
Berdasarkan data internal, realisasi anggaran Kementerian PKP per 1 Juli 2026 dilaporkan telah mencapai Rp2,60 triliun. Anggaran yang mengalir deras ini memicu desakan dari berbagai aliansi sipil agar pemerintah tidak sekadar mengejar target kuantitas (kosmetik angka), melainkan kualitas hunian yang benar-benar layak dan aksesibel tanpa menjerat rakyat dalam utang.
Menteri Ara sendiri tidak menampik adanya hambatan di lapangan, namun ia berdalih hal itu bagian dari proses. “Kalau kendala pasti ada saja tapi kami berjuang untuk rakyat, keuntungan dikembalikan kepada rakyat,” kilahnya.
Masyarakat kini menanti, apakah peningkatan kuota hingga ratusan ribu unit ini benar-benar akan menyelesaikan krisis hunian layak, atau justru hanya menjadi proyek bagi-bagi stimulus yang gagal membebaskan MBR dari jerat kemiskinan struktural. []
