Info Massa — Ilmuwan politik terkemuka, Prof. Vedi Hadiz, melontarkan kritik tajam terhadap arah demokrasi dan ekonomi politik Indonesia saat ini. Menurutnya, kelompok oligarki kini memanfaatkan momentum pemilihan umum (Pemilu) sekadar sebagai sarana untuk menguasai serta mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) demi kepentingan sepihak.
“Partai politik, ekonomi, dan kekuasaan memanfaatkan demokrasi untuk mengambil alih itu semua,” ungkap Vedi dalam forum Public Lecture bertajuk ‘Jalan Buntu Reformasi’ yang digelar pada Sabtu (18/7/2026) di Taman Ismail Marzuki.
Vedi menyoroti sejumlah program besar pemerintah, mulai dari Badan Pengelola Investasi Danantara, Koperasi Desa (Kopdes), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga proyek Food Estate. Ia menilai seluruh program tersebut merupakan bentuk nyata dari sentralisasi kekuasaan.
Secara khusus, Vedi memberikan catatan kritis pada program Kopdes. Menurutnya, program ini memiliki kemiripan pola dengan era masa lalu.
“Kopdes hanya nama lain dari KUD (Koperasi Unit Desa) Orde Baru, sebagai sarana untuk memonitor kegiatan ekonomi masyarakat sampai tingkat bawah. Ini sentral kan?” cetus Vedi.
Lebih lanjut, Vedi melihat adanya agenda baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belum terartikulasikan secara jelas. Namun, indikasi kuat yang muncul saat ini adalah bangkitnya sikap patronase di lingkaran kekuasaan demi mendapatkan keuntungan ekonomi dari program-program yang disiapkan.
Vedi secara blak-blakan menyebut ada upaya sistematis untuk membawa iklim politik Indonesia mundur ke belakang. Proyek-proyek strategis dinilai dipaksakan demi memperkuat dominasi antarlini oligarki kekuasaan.
Melalui institusi seperti Danantara, kendali dialihkan langsung di bawah wewenang Prabowo, sehingga memotong jalur proyek di tingkat pemerintah daerah.
“Kalau dia boleh melakukan apa yang dia mau, maka dia ingin mengembalikan ini ke masa Orde Baru,” tegas Vedi.
Menutup pemaparannya, Vedi melemparkan pertanyaan reflektif mengenai nasib masa depan reformasi di tengah situasi yang kian mengkhawatirkan. Terlebih, pola pembagian kue ekonomi kini juga melibatkan institusi pertahanan.
“Apa yang bisa dilakukan oleh reformasi jika kondisinya seperti ini? Proyek-proyek harus dibagi dengan TNI,” ujarnya.
Ia memprediksi, keterlibatan kekuatan besar dan sentralisasi agraria di berbagai wilayah—seperti kasus Halmahera, Wadas, hingga Rempang—akan memicu bom waktu di masyarakat.
“Kita akan melihat konflik yang jauh lebih banyak terjadi antara masyarakat dengan pemerintah ke depan,” pungkas Vedi. []
