BOGOR – Wakil Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Bogor, Rulyan Aris Munandar, angkat bicara menanggapi pernyataan Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor terkait status kepengurusan organisasinya.
Menurut Rulyan, persoalan administrasi internal sengaja digulirkan untuk mengalihkan substansi kritik terkait transparansi dana hibah yang sedang menjadi perhatian publik.
Rulyan menilai, perdebatan mengenai masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan tidak serta-merta menghapus hak konstitusional warga negara maupun kader organisasi untuk mengkritisi kebijakan publik.
“Yang seharusnya dijawab adalah apakah proses penyaluran dana hibah telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, bukan justru menyerang status atau identitas pihak yang menyampaikan kritik,” ujar Rulyan dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Rulyan menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor membutuhkan penjelasan yang terbuka mengenai dasar pertimbangan, mekanisme, serta indikator pemberian dana hibah kepada organisasi kepemudaan (OKP).
Ia menyatakan, jika seluruh proses penyaluran dana hibah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pihak terkait tidak perlu menghindari keterbukaan informasi.
Meskipun menyatakan menghormati mekanisme organisasi dan siap mengikuti setiap ketentuan internal, Rulyan menggarisbawahi bahwa aturan internal tidak boleh disalahgunakan untuk membungkam daya kritis kader.
“Mekanisme organisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang bertujuan menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Rulyan mengajak seluruh pihak untuk menghentikan narasi yang berpotensi memecah belah soliditas kader. Ia mengimbau agar semua pihak lebih mengedepankan dialog yang sehat serta argumentasi yang berbasis pada data dan regulasi yang jelas.
Ia berkomitmen bahwa SAPMA PP Kabupaten Bogor akan tetap konsisten menjaga marwahnya sebagai organisasi yang kritis, independen, dan berani menyampaikan kebenaran demi kepentingan masyarakat.
“Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam negara demokrasi,” pungkas Rulyan. []
