Info Massa – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan klarifikasi resmi sekaligus menunjukkan sikap tegas terkait spekulasi yang menyebutkan bahwa Indonesia harus merogoh kocek sebesar USD 1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk menjadi anggota Board of Peace (BoP). Organisasi internasional baru bentukan Donald Trump ini bertujuan mengawal stabilisasi dan rekonstruksi di Gaza, Palestina.
Dalam pernyataannya baru-baru ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah memberikan komitmen finansial sebesar itu. Beliau menekankan bahwa peran Indonesia dalam perdamaian dunia tidak bisa diukur hanya dengan uang, melainkan melalui kontribusi nyata di lapangan.
Prabowo menjelaskan bahwa meski ada opsi bagi negara-negara tertentu untuk memberikan dana tunai sebagai “founding donors”, Indonesia memilih jalur kontribusi yang lebih strategis dan berdaulat.
“Kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo dalam sebuah diskusi bersama pakar dan jurnalis.
Sebagai ganti iuran tunai, Indonesia berkomitmen mengirimkan sekitar Prabowo Tegaskan Indonesia Masuk Board of Peace Tanpa ‘Mahar’ 1 Miliar Dolar hingga 10.000 personel TNI sebagai pasukan penjaga perdamaian di Gaza.
Kontribusi tetap berjalan melalui pembangunan rumah sakit, bantuan logistik lewat Baznas, dan tim medis yang sudah berpengalaman di wilayah konflik.
Presiden menolak anggapan bahwa keanggotaan organisasi internasional harus selalu dibayar dengan dana APBN yang besar, terutama di tengah fokus pemerintah pada penguatan ekonomi domestik.
Dengan menempatkan pasukan di lapangan (boots on the ground), Indonesia memiliki suara yang lebih kuat untuk memastikan proses rekonstruksi Gaza tetap sejalan dengan prinsip Solusi Dua Negara (Two-State Solution).
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.
Banyak pengamat menilai langkah Prabowo ini sebagai strategi asymmetric leverage. Tanpa membayar “biaya masuk” yang fantastis, Indonesia tetap menjadi pemain kunci karena kemampuannya menyediakan pasukan yang dipercaya oleh semua pihak di Timur Tengah.
Partisipasi Indonesia di BoP bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan upaya infiltrasi diplomatik untuk memastikan kepentingan rakyat Palestina tidak terpinggirkan oleh agenda negara-negara besar. Dengan sikap tegas ini, Prabowo menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia di tahun 2026 tetap mengedepankan prinsip bebas aktif tanpa harus tunduk pada tekanan finansial global. []
