Info Massa – Aliansi Poros Baru Tangerang yang terdiri dari sejumlah organisasi gerakan mahasiswa menggelar konsolidasi di moment peringatan reformasi melalui Nonton Bareng (Nobar) film dokumenter Pesta Babi.
Kegiatan yang berlangsung di Taman Gajah itu bukan sekadar agenda menonton film, melainkan ruang konsolidasi rakyat sipil di tengah situasi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin mengalami kemunduran.
Di tengah meningkatnya pembungkaman kritik, kriminalisasi suara rakyat, hingga menyempitnya ruang kebebasan sipil, forum tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap matinya kesadaran publik dan semakin menguatnya praktik kekuasaan yang anti-kritik.
Sekretaris Jenderal Forum Aksi Mahasiswa (FAM), Akbar, menegaskan bahwa kegiatan nobar tersebut merupakan bagian dari pendidikan politik rakyat agar masyarakat tidak kehilangan ingatan sejarah di tengah derasnya propaganda kekuasaan.
“Film Pesta Babi kami pilih karena berbicara tentang suara-suara yang selama ini dibungkam. Ia merekam ketimpangan, relasi kuasa, kekerasan simbolik, dan wajah ketidakadilan yang terus dipelihara oleh sistem. Ini bukan sekadar tontonan, tetapi alarm bagi rakyat agar sadar bahwa demokrasi sedang berada di titik rawan,” ujar Akbar.
Menurutnya, gejala kemunduran demokrasi hari ini semakin nyata ketika kritik publik dipandang sebagai ancaman, sementara kekuasaan berjalan tanpa kontrol yang sehat.
“Dulu rakyat melawan otoritarianisme di jalan-jalan demi kebebasan. Hari ini, kebebasan itu kembali dipersempit secara perlahan. Kritik dicurigai, aktivis dibungkam, dan suara rakyat dipinggirkan. Reformasi belum selesai,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Tangerang (SEMMI), Aditya Nugraha, mengatakan bahwa peringatan 21 Mei tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni sejarah yang kehilangan makna politiknya.
“21 Mei bukan sekadar tanggal runtuhnya rezim. Ini pengingat bahwa perjuangan melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan masih berlangsung sampai hari ini. Demokrasi tanpa keberpihakan kepada rakyat hanyalah topeng bagi kepentingan elite,” ujar Aditya.
Ia juga menyoroti melemahnya kontrol publik terhadap negara, meningkatnya pembatasan kebebasan sipil, serta berbagai persoalan kemanusiaan yang dinilai terus dibiarkan, termasuk situasi yang terjadi di Papua.
“Ini ancaman nyata bagi demokrasi. Ketika rakyat takut bersuara, saat itu demokrasi sedang sekarat. Sementara di Papua, persoalan kemanusiaan terus berlangsung tanpa penyelesaian yang adil. Negara tidak boleh terus menormalisasi penderitaan rakyat,” tegasnya.
Dalam suasana penuh refleksi dan diskusi kritis, peserta juga menyoroti pentingnya ruang kebudayaan, seni, dan literasi sebagai alat perjuangan sosial. Mereka menilai film, seni, dan forum diskusi publik merupakan medium penting untuk melawan lupa, membangun kesadaran kolektif, serta menjaga api perlawanan terhadap ketimpangan sosial dan praktik kekuasaan yang semakin menjauh dari semangat Reformasi 1998.
Kegiatan nobar berlangsung hingga malam hari dan ditutup dengan mimbar bebas mengenai tantangan demokrasi pasca-Reformasi, meningkatnya represi terhadap kebebasan sipil, serta pentingnya solidaritas rakyat dalam mempertahankan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi.
Di akhir kegiatan, peserta menyerukan bahwa perjuangan Reformasi tidak boleh berhenti hanya dalam peringatan tahunan. Reformasi harus terus hidup dalam keberanian rakyat untuk bersuara, melawan ketidakadilan, dan menjaga demokrasi agar tidak kembali jatuh ke tangan kekuasaan yang represif.
Konsolidasi tersebut dihadiri Mahasiswa, komunitas pengemudi ojek online, pegiat literasi, hingga masyarakat sipil hadir dan berkumpul untuk merefleksikan wajah demokrasi Indonesia hari ini. Mereka menilai Reformasi yang diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan rakyat pada 1998 kini perlahan dibajak oleh kepentingan elite politik dan oligarki kekuasaan.
