Info Massa — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah agresif guna membendung potensi kebocoran anggaran mega-program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemenkeu resmi membentuk tim khusus berskala nasional untuk mengawasi langsung distribusi dan penggunaan anggaran tersebut di seluruh daerah.
Langkah ini diambil menyusul adanya pengakuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang blak-blakan mengaku kewalahan dan mengalami kendala dalam mengontrol implementasi program di tingkat daerah.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pengawasan anggaran tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pihak internal BGN. Menurutnya, ego sektoral dan konflik kepentingan (vested interest) rawan terjadi jika lembaga pelaksana juga bertindak sebagai pengawas tunggal.
“Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan kan yang ngawasin bukan BGN sendiri, jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.
Kemenkeu akan mengerahkan “mata-mata” melalui jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota untuk menyisir aliran dana operasional.
Tim khusus ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada pekan depan. Purbaya menjanjikan proses evaluasi yang ketat dan berkala demi memastikan anggaran negara tidak menguap sia-sia.
Tim khusus bakal membuat frekuensi evaluasi secara berkala setiap dua bulan sekali. Kemudia mengaudit dan menilai operasional riil di lapangan dan ketepatan serapan anggaran MBG.
Kemenkeu tidak akan mentoleransi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran atau bermasalah dalam eksekusi program.
Rencana pembentukan tim pengawas ini justru mengonfirmasi adanya celah krusial pada kesiapan kelembagaan BGN. Isu ini mencuat setelah Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menemui Menkeu Purbaya untuk melaporkan mandeknya pengawasan di daerah.
Sebagai respons, Kemenkeu kini harus “turun tangan” tidak hanya dalam hal pengawasan, tetapi juga bersiap menyuntikkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keuangan untuk mendampingi BGN dalam mengelola anggarannya. []
