Info Massa – Pemerintah mengambil langkah proaktif untuk memitigasi risiko lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat ancaman fenomena El Nino yang diprediksi memperpanjang musim kemarau tahun ini. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan karhutla lintas daerah dari Posko Aju Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Senin.
Rapat yang memadukan koordinasi tatap muka dan daring tersebut menghubungkan jajaran Forkopimda dari tiga provinsi rawan sekaligus: Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Hadir mendampingi Presiden di lokasi di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta KSAD.
Sebagai langkah konkret pencegahan sebelum krisis meluas, Presiden Prabowo menginstruksikan penambahan infrastruktur pembasahan lahan gambut secara masif.
“Gambut ini ternyata tidak terlalu sulit untuk membor mencari air,” tegas Prabowo saat meminta optimalisasi pembangunan sumur bor dan sekat kanal di wilayah rawan.
Dalam skenario mitigasi ini, Presiden mendorong keterlibatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar infrastruktur sekat kanal dan sumur bor dirancang multifungsi. Selain menjaga kelembapan gambut agar tak mudah terbakar, sumber air tersebut ditargetkan dapat dimanfaatkan masyarakat lokal untuk sektor produktif seperti budi daya ikan.
Guna mengantisipasi perburukan kualitas udara dan meluasnya titik panas, pemerintah juga memperluas jangkauan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membasahi area gambut yang kritis.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, kewaspadaan ekstra memang menjadi keharusan. Saat ini terdeteksi 2.894 titik panas di 10 provinsi se-Sumatera, dengan konsentrasi tertinggi berada di Sumatera Selatan (1.410 titik), Riau (480 titik), dan Jambi (425 titik). Total luas lahan terbakar di Sumatera sepanjang 2026 telah menyentuh 36.047,64 hektare, yang berdampak pada penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah—termasuk Pekanbaru yang menembus indeks 225 (sangat tidak sehat).
Peninjauan langsung di Palembang dan Riau ini mempertegas komitmen pemerintah pusat dalam mengawal kesiapsiagaan enam provinsi prioritas karhutla (Riau, Jambi, Sumsel, Kalsel, Kalteng, dan Kalbar) sebelum dampak kemarau ekstrem mencapai puncaknya. []
