Info Massa – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengejar penyelesaian program prioritas perumahan rakyat guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Hingga 1 November 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP tercatat mencapai Rp8,62 triliun atau sekitar 68,79 persen dari total pagu setelah penyesuaian Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menegaskan komitmen instansinya untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, serta akuntabel demi mendukung semangat “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat”.
“Kementerian PKP terus berupaya agar realisasi anggaran meningkat menjadi 94,60 persen pada awal Desember dan mencapai 97,37 persen pada akhir tahun 2026,” ujar Didyk dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Dari total alokasi yang ada, porsi terbesar yakni 92,64 persen difokuskan langsung untuk belanja program fisik perumahan, sementara 7,36 persen sisa belanja dialokasikan sebagai dukungan manajemen.
Pilar utama dari agenda pembangunan ini bertumpu pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Program ini mendapatkan alokasi anggaran Rp8,64 triliun (68,98 persen dari total anggaran PKP) untuk merenovasi 400.000 unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Kawasan dan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, memaparkan bahwa progres fisik nasional program Bedah Rumah telah menyentuh angka 83,11 persen.
“Secara fisik, program Bedah Rumah telah merealisasikan perbaikan 332.453 unit rumah dari target total 400.000 unit. Dari sisi keuangan, penyerapannya sudah mencapai Rp7,1 triliun atau 82,24 persen dari pagu yang tersedia,” jelas Fitrah.
Pelaksanaan program ini didukung kolaborasi tiga direktorat jenderal. Ditjen Perumahan Perdesaan 160.000 unit, Ditjen Kawasan Permukiman 120.000 unit, Ditjen Perumahan Perkotaan 120.000 unit.
Berdasarkan data rekapitulasi capaian daerah, Provinsi Jawa Barat mencatatkan progres tercepat dengan realisasi fisik 96,85 persen (48.774 unit dari target 49.880 unit).
Lima provinsi dengan capaian tertinggi meliputi Jawa Barat: 96,85% (48.774 unit), DI Yogyakarta: 96,84%, Bali: 95,90%, Riau: 95,64%, Bengkulu: 95,63%
Sementara dari kinerja anggaran balai pelaksana, BP3KP Jawa III memimpin di urutan pertama dengan capaian 79,69 persen, disusul oleh BP3KP Sulawesi III (74,29%), BP3KP Sulawesi I (71,50%), BP3KP Maluku (70,17%), dan BP3KP Kalimantan II (70,03%). []
